by

Belasan CPMI Sumbawa Hendak Diberangkatkan Secara Ilegal

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengagalkan pemberangkatan 28 orang Calon Pekerja Migran (CPMI) ilegal asal Nusa Tenggara Barat. Dari jumlah tersebut, 18 orang berasal dari Kabupaten Sumbawa.

“Beberapa waktu yang lalu ada upaya pencegahan terkait pemberangkatan CMPI kita secara ilagal. Upaya itu dilakukan oleh BP2MI. Ada puluhan orang yang berhasil dicegah untuk berangkat. Dari Sumbawa ada sebanyak 18 orang,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa,Dr. M. Ikhsan Safitri, Rabu (31/03/2021) di ruang kerjanya.

Dikatakan, puluhan CPMI tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BP2MI Benny Samdhani diterima oleh Gubernur NTB, Selasa 30 Maret kemarin di kantor Gubernur. Pada kesempatan tersebut lanjutnya, Kepala BP2MI sekaligus melakukan sosialisasi UU 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia.

Baca juga:  Hari Bakti PUPR ke-72, Sumbawa Fokus Pada 4 Aspek

“Kemarin di kantor Gubernur NTB, Kepala BP2MI langsung mengantar. Sekaligus melakukan sosialisasi UU 18 tahun 2017,” jelasnya kepada wartawan.

Lanjut Ikhsan, 18 CPMI asal Sumbawa tersebut berasal dari beberapa Kecamatan. Diantaranya, dari Kecamatan Ropang, Alas Barat, Maronge, Alas, Utan, Sumbawa, Plampang, Labangka, Unter Iwes, dan Lopok. Mereka hendak diberangkatkan secara ilegal ke Timur Tengah.

“Jadi ke 18 orang ini sudah dipulangkan. Dan kita berharap agar tidak ada lagi mudah terkena bujuk rayu oknum-oknum untuk berangkat secara ilegal. Ini 18 yang ketahuan, jangan-bayak lagi. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi yang akurat, datang saja ke Dinaker. Semuanya lebih jelas” terangnya.

Ke depan, untuk menekan agar kasus serupa tidak terjadi lagi, pihaknya tetap menerapkan langkah-langkah konvesional. Yakni melakukan sosialisasi secara masif serta berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, dari Kabupaten hingga ke tingkat Desa dan Kelurahan.

Baca juga:  MUI NTB Minta Kemenag Tinjau Ulang Soal Sertifikasi Khatib

“kalau tidak berkolaborasi maka tidak maksimal. Jadi harus dari hulunya cegah,” pungkasnya. (KS/aly)