by

Mo-Novi Diharapkan Benahi Birokrasi, Tempatkan SDM Sesuai Kompetensi

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumbawa Muhammad Yamin, SE, M.Si., berharap kepada Drs, H. Mahmud Abdullah – Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd., setelah nanti resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, agar membenahi birokrasi pemerintahan. Penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) harus susuai dengan kompetensinya.

Demikian disampaikan Muhammad Yamin dalam wawancaranya bersama awak media di ruang Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumbawa, Kamis (25/03/2021) siang.

Yamin (sapaan akrab) menyebutkan, Kepemimpinan Kepala Daerah kali ini diisukan hanya 3 tahun karena akan ada pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Dengan waktu yang cukup singkat ini kata Yamin, Bupati dan Wakil Bupati harus memiliki program prioritas yang rasional. Bukan saja menyelsaikan program proiraitas bersifat fisik teknis.

Karena kata Yamin, jika hanya fokus pada program fisik teknis apalagi menyedot anggaran bersar dan tidak ada anggaran dari Pusat, maka akan sangat sulit tercapai. Terlebih lagi, kondisi keuangan Sumbawa yang saat ini tidak mendukung untuk penggunaan pembangunan fisik terknis berskala besar.

Baca juga:  Hindari Gratifikasi, Bupati Sumbawa Tunda Kunjungan ke Korea

“ABPD kita dari 1,8 menjadi 1,6, menjadi 1,5 dengan DAU 900 turun menjadi 800. Kalau kita hanya memaksakan memikirkan pembangunan pisik teknis maka ini adalah sama dengan kita kembali ke persoalan semula. Tidak akan tercapai,” ungkapnya.

Untuk itu, menurutnya, usulan yang paling rasional adalah dengan membanahi susunan birokrasi. Karena, birokrasi merupakan poin penting daripada berjalannya roda pemerintahan.

“Kadang kala kita jarang melihat tentang penataan birokrasi. Padahal birokrasi adalah poin utama keberhasilan tidaknya pembangunan itu,” ujarnya.

Yamin mengingatkan, penataan birokrasi perlu dilakukan dengan baik. Dimana, penempatan SDM harus sesuai antara kompetensi dan jabatan. Bukan berdasarkan pengaruh eksternal ataupun karena suka dan tidak suka.

Yamin menilai, Bupati Sumbawa terpilih Drs. H. Mahmud Abdullah memiliki rekam jejak dan kapasitas yang mempuni untuk melakukan penataan birokrasi. Sehingga diharapkan nantinya tidak akan terpengaru dengan pihak manapun dalam menata birokrasi.

Baca juga:  Hut ke-72 RI, 200 Orang Warga Binaan di Lapas Sumbawa Terima Remisi

“Beliau harus memiliki sikap tegas terhadap adanya pengaruh eksternal dalam menata birokrasi. Ini yang paling penting. Baperjakat harus difungsikan kembali. Jadi kata kuncinya, kami fraksi Hanura berharap di pemerintahan melakukan penataan ulang birokrasi terutama penempatan sumber daya manusianya. Carilah orang yang tepat dijabatannya,” pungkasnya. (KS/aly)