oleh

Kunker ke Loteng, DPRD Sumbawa Bahas Pemekaran Desa

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) selama tiga hari di Pulau Lombok. Khusus Komisi I, melaksanakan Kunker ke DPDR Lombok Tengah (Loteng).

“Pelaksanaan Kunker dari tanggal 3 sampai dengan 6 Februari. Kimisi 1 saya yang pimpin di DPRD Lombok Tengah membahas pemekaran Desa. Komisi-komisi lain ada yang ke Lombok Timur, Lombok Barat dan Kota Mataram,” kata Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq SH, Kamis (04/03/2021) kepada wartawan melalui aplikasi berbagi pesan Whatsapp.

Abdul Rafiq menjelaskan, Pemerintahan Desa sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten memiliki peranan yang sangat penting dalam pendekatan pelayanan. Pemekaran desa merupakan sebagai salah satu upaya dalam mendekatkan pelayanan tersebut.

Disamping itu, menurutnya, pemekaran Desa juga bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan di desa menuju kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam UU Desa yang dijabarkan dalam Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa bahwa tujuan pemekaran desa meliputi, mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing Desa.

Di Kabupaten Sumbawa lanjutnya, dari 157 desa dan 8 kelurahan, terdapat beberapa Desa berpotensi untuk dilakukan pemekaran. Mengingat persyaratan untuk pemekaran sudah terpenuhi sesuai dengan UU Desa maupun Permendagri Nomor 1 tahun 2017.

Baca juga:  Pemdes Sapugara Bree, Apresiasi Festival Ramadhan Ikatan Remaja Masjid Dusun Bree

“Berdasarkan aspirasi yang disampaikan Pemerintah Desa, beberapa Desa yang berpotensi untuk dilakukan pemekaran diantaranya Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir, Desa Kakiang dan Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir, Desa Lopok Kecamatan Lopok, dan beberapa desa lainnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskan, Desa-desa tersebut disamping jumlah penduduknya yang cukup besar, juga secara geografis penting untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk desa baru. Selain itu diantara Desa tersebut juga ada desa yang secara struktur Desa sudah memenuhi syarat seperti jumlah dusun yang sudah tercukupi untuk menjadi desa. Namun ada juga desa yang secara kependudukan sudah memenuhi syarat, hanya saja jumlah dusun belum cukup sehingga pada saat pemekaran desa nantinya dapat dilakukan secara bersamaan antara pembentukan dusun dan pemekaran desa.

“Beberapa desa tersebut pada tahun 2008 hingga 2009, sudah pernah diusulkan untuk dilakukan pemekaran, namun pada saat itu ada kebijakan moratorium pemekaran desa dari pemerintah pusat, sehingga sampai saat ini tidak dilakukan pemekaran desa. Namun di era sekarang ini peluang untuk dilakukan pemekaran desa cukup besar, hanya saja masih terdapat kendala dalam pemekaran desa tersebut, Karena sampai saat ini Perda Nomor 11 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penghapusan Desa belum dilakukan revisi untuk diselaraskan dengan Permendagri Nomor 1 tahun 2017,” teranganya.

Baca juga:  Keluarga Besar Armayadi, ST dan Nurjannah Mengucapkan SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1442 HIJRIAH

Atas dasar tersbut dirinya bersama dengan Kimisi I melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Lombok Tengah. Sebab, Lombok Tengah melakukan pemekaran Desa. Sehingga, sepulangnya dari kunjungan kerja ini, pihaknya akan memanggil seluruh pihak terkait untuk mengodok peraturan pemekaran Desa. Termasuk mengakji dan merevisi syarat-syarat untuk menjadi calon kepala desa.

“kami menginginkan bukan syarat tes tambahan ketika calonnya lebih dari 5, tetapi syarat minimal berapa persen mendapatkan dukungan masyarakat yg di buktikan dengan ktp,dan pembuktian faktualnya dukungan tersebut. kenapa ini kami kaji untuk di revisi, agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat, seperti pengalaman tahun sebelumnya. Jabatann kades adalah jabatan politik. Kami perkuat salah satu syaratnya dengan dukungan politik masyarakat. Contoh kasus pemilihan tahun sebelumnya, ada mantan kepala desa yg pernah menyabet predikat kepala desa terbaik dan disukai masyarakatnya, gagal lolos karna tes tambahan tersebut, dan membuat gaduh pendukung calon tersebut. ini kita tidak inginkan terulang lagi. Disamping tentu syarat-syarat lainnya,” pungkasnya. (KS/aly)

Komentar