by

Desa dan Kelurahan Diminta Proaktif Sampaikan Data PPKS

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Hingga saat ini di Kabupaten Sumbawa masih ditemukan masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dari Pemerintah.

Terhadah hal ini, Dinas Sosial (Disos) setempat meminta kepada Pemeritah Desa, Kelurahan hingga ke tingkat RR/RW untuk proaktif melaporkan data warga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Mirajuddin, S.T., mengatakan, ini penting agar tidak ada masyarakat yang tidak mendapatkan layanan kesejahteraan sosial dari Pemerintah. Sehingga, warga yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial, tidak bisa mengakses layanan kesehatan maupun pendidikan lantaran tidak terdata.

Raju sapaan akrabnya menceritakan,
seperti kejadian belum lama ini di Sering dan Karang Cemes. Mereka tidak bisa mengakses layanan kesehatan karena terkendala BPJS. Bahkan mereka tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca juga:  Meningkatkan Kesejahteraan Masayarakat Melalui Pelayanan Dasar

“Mereka tidak bisa melanjutkan pengobatan karena terkendala biaya. Setelah kami tanyakan mengapa tidak dilanjutkan ternyata BPJS nya tidak aktif,” ungkapnga.

Terhadap kasus ini, pihaknya telah mengusulkan agar keduanya terakomodir BPJS. Diperkirakan 1 Maret mendatang BPJS nya sudah aktif dan bisa melanjutkan pengobatan.

Dikatakan, kedua kasus ini cukup lama ditangani lantaran pihaknya tidak mendapatkan dari pihak desa atau kelurahan.

“Harapan kami untuk proaktif menyampaikan data mana yang perlu bantuan. Pemerintah prinsipnya tidak ada yang tidak ada solusi. Jika BPJS tidak bisa mungkin dengan Bansos untuk menangani sementara,” pungkasnya. (KS/aly/*)