oleh

Satpol PP Sumbawa Gencarkan Penyemprotan Disinfektan

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Kasus positif Covid-19 di Kabupaten Sumbawa masih cukup tinggi. Berbagai pihak terus melakukan upaya memutus mata rantai penularannya.

Seperti yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa rutin melaksanakan penyemprotan disinfekten dititik-titik ditemukan pasien positif, termasuk tempat ibadan dan fasilitas umum lainnya.

“Kami dari Satpol PP tidak berhenti melakukan pencegahan ini melalui kegiatan kami penyemprotan disinfektan. Yang kita utamakan yang ada terkonfirmasi positif. Kalau ada permintaan juga kita lakukan. Untuk menghilangkan kepanikan masyarakat kami hadir disitu,” Kata Kasat Pol PP Kabupaten Sumbawa H. Syahabuddin, S.Sos., M.Si, dimapingi Kabis Linmas Syarifa, kepada wartawan, Selasa (12/01/2021) di Sumbawa.

Selain melakukan penyemprotan disinfektan lanjutnya, pihaknya juga rutin memberikan himbauan kepada masyarakat agar benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Dalam waktu dekat kata Kasat, operasi yustisi akam kembali digelar. Saat ini masih menunggu arahan dari Gugus Tugas. Termasuk juga patroli rutin siang dan malam.

Menurut Kasat, semua usaha pencehan yang dilakukan oleh Pemerintah akan menjadi sia-sia jika tidak didukung oleh masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

“Harapan kita tolong masyarakat disiplin menjalankan prokes. Itu yang menjadi benteng utama kita menangkal covid-19. Kita harapkan kerjasama masyaramat. Kalau tidak menerapkan itu, ya tidak artinya kita berusahan menyemprot, himbauan dan sebagainya,” harapnya.

Syarifa Kabid Linmas Satpol PP Kabupaten Sumbawa menambahkan, dalam penanganan covid-19, diperlukan kerjasama semua pihak. Termasuk peran Desa sangat penting. Dirinya berharap, Desa lebih pro aktif melakukan kegiatan pencegahan.

“Kita harapkan Desa menyediakan jasa seperti itu untuk memudahkan dan lebih efektif. Dibandingkan kami dari Sumbawa turun ke Desa-desa. Kalau mereka langsung, mereka menjaga situasi Desanya sendiri. Kami hanya mencoba merangsang kemauan masyarakat untuk mau bergerak. Pemerintah Desa harus lebih intens. Karena Polpp tidak mungkin turun ke 165 Desa Kelurahan dengan keterbatasan sarana dan sumber daya yang ada,” pungkasnya. (KS/aly)

Komentar