oleh

Pengusaha Tambak Wajib Kantongi Izin Provinsi

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Sumbawa, melalui Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Aryan Perdana mengungkapkan, saat ini pengusaha pertambakan musti mengantongi izin pemanfaatan ruang laut dari provinsi. Sesuai dengan terbitnya Perda Pemprov NTB tentang Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan peraturan menteri kelautan nomor 24 tahun 2019 yang merupakan turunan dari Undang-undang nomor 23 tahun 2014.

“Arahan perizinan kegiatan pertambakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khusus NTB. Ini rentetan undang-undang 23 2014 tetang pemerintahan daerah dulu itu, bahwa dari nol sampai dengan 12 mil laut menjadi kewenangan provinsi. Jadi rentetan dari itu, termasuk juga terbitnya perda NTB zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kemudian terbit juga peraturan menteri kelautan nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian izin lokasi perairan, dan izin pengelolaan perairan wilayah pesisir dan pulau kecil,” kata dia di ruang kerjanya, Senin (24/08/2020).

iklan

Diungkapkan, saat ini investasi kelautan khususnya pertambakan sedang menggeliat di Kabupaten Sumbawa. Namun sebagian besar dari pengusaha tersebut, diketahui belum mengantongi izin pemanfaatan ruang laut dari provinsi.

Baca juga:  Imigrasi Sumbawa Cekal 3 Orang WNA Asal China

“Sekarang di kabupaten sumbawa kan pertambakan sedang menggeliat. Bahkan yang tercatat di kamipun sekarang sudah ratusan. Mereka sudah mengantongi izin di kabupaten, tapi dengan perubahan-perubahan perizinan ini termasuk izin lokasi perairan ini kan mereka wajib kantongi. Jadi mereka harus segera kantongi izin provinsi, kalau yang belum,” ucapnya.

Ia berharap, agar pengusaha yang belum mengantongi izin provinsi agar segera menyesuaikan sesuai dengan amanat ketentuan terbaru. “Kami tidak mau investasi yang sudah berjalan di sumbawa ini terganggu. Mereka ini bukan tidak mau mengurus. Tapi ada ketidaktahuan dari pengusaha tambak, bahwa ada kewajiban untuk punya izin dari provinsi tentang pemanfaatan ruang laut. Sebenarnnya 90 persen kegiatannya itu didarat, tapi dia kan ambil air laut. Dengan perubahan-perubahan inilah mereka harus mengantongi izin itu,” jelasnya.

Baca juga:  Serapan Anggaran KSB di Triwulan Kedua, Akan Naik Di Atas Target

Selain itu, ia juga berharap, agar pemerintah provinsi melalui dinas terkait agar secara intens melakukan sosialisasi ke berbagai daerah yang menjadi sentra pertambakan. “Mungkin ini kurang sosialisasi dari pemerintah provinsi, karena banyak pengusaha tambak yang belum tahu. Artinya kalau tidak mengantongi izin itu, artinya sebagian kegiatannya illegal. Kegiatan tambaknya legal, tapi ambil air lautnya jadi illegal,” tegasnya. (KS)