oleh

KPU Sumbawa Lantik 120 Anggota PPK Pilkada 2020

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa melantik sebanyak 120 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020.

Pelantikan dilakukan, Sabtu (29/02/2020) di aula Hotel Sernu Raya, Kota Sumbawa. Hadir Komisioner KPU Provinsi NTB, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sumbawa, Ketua dan Anggota KPU Sumbawa, Sekretaris KPU Sumbawa, Bawaslu, Forkompimda, serta anggota PPK yang dilantik.

iklan

Ketua KPU Sumbawa Muhammad Wildan, M.Pd menyatakan, pemilihan PPK ini telah melalui proses yang panjang dan selektif. Dimana, pihaknya dalam melakukan seleksi sangat menjunjung tinggi profesionalitas.

“Ini tidak ada kedekatan kami dengan mereka, ini benar-banar kemampuan mereka. Dari 441 orang yang terdaftar, ini yang terbaik,” ungkap Wildan.

Baca juga:  Husni Djibril Sampaikan Visi Misi Pada Partai Demokrat

Selanjutnya kata Wildan, tugas PPK nantinya akan membantu KPU Sumbawa dalam seluruh tahapan Pilkada ditingkat Kecamatan. Mereka mulai bekarja sejak dilantik hingga Sembilan bulan kedepan atau sampai masa penetapan hasil pilkada.

Ia berharap agar PPK yang telah dilantik ini dapat bekerja focus dan penuh keadilan dalam menyukseskan agenda pilkada.

“Ini merupakan amanah yang kami berikan. Ketikan ditemukan melanggar kode etik, faktaingritas, maka akan berhadapan dengan pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik. Akan ditindak dengan aturan yang berlaku,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Komisioner KPU Provinsi NTB, Zuryati, SP., mengingatkan, penyelenggara pemilu harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Sebab, seluruh proses tahapannya harus berjalan dengan tertib.

Untuk memastikan itu, pihaknya akan terus mengontrol seluruh tahapan pilkada yang saat ini berlangsung di Lima Kabupaten/Kota di NTB, guna memastikan tidak ada tahapan yang terlewatkan. Serta tidak ada tahapan yang menyimpang.

Baca juga:  Daftar Pemilih Sementara Pilkada Sumbawa Sebanyak 337.665 Orang

Saya akan kontrol ini semua. Saya tidak ingin ada yang terkena sanksi etik. Pekerjaan kita tentu ada mekanisme yang bisa digugat baik oleh peserta pemilu ataupun masyarakat,” pungkasnya. (KS/aly)

iklan