oleh

Tata Kelola Keuangan Sumbawa Berjalan Baik

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Bagian Humas dan Protokol Setda Sumbawa menggelar Bincang Pembangunan bersama insane Pers, Sabtu (07/12/2019) kemarin di Pantai Baru Kota Sumbawa.

Kegiatan mengangkat tema “Membangun Infrastruktur Membangun Sumbawa. Kegiatan mengadirkan Sekda Sumbawa H. Hasan Basri, MM., Kabag Humas Setda Sumbawa, Kadis PRKP, Kadis PUPR, Kepala Bappeda, dan Kabag Pembangunan.

iklan

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri MM menyebutkan, Pemkab Sumbawa telah meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaam Keuangan (BPK) RI selama tujuh kali berturut-turut. Hal tersebut kata dia, sebagai salah satu bukti bahwa tata kelola keuangan Daerah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca juga:  Pemukulan Beduk Tandai Pembukaan Festival Moyo 2016

“Sehingga Pemkab Sumbawa dinilai berhasil menyelenggarakan tata kelola keuangan  daerah secara transparan, akuntabel, efisien dan tepat guna,” kata dia.

Selain itu kata dia,  ada juga Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dijadikan indikator atau ukuran penyelenggaraan tata kelola keuangan onthetrack. Lakip kata Sekda, dipakai untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran sudah efektif dan efisien.

“Misalnya, sekarang kita punya uang 100 juta lalu kwitansinya 100 juta lalu barangnya juga ada, maka itu sudah WTP namanya. Tapi apakah penggunaanya efektif dan efisien, maka itu diukur dengan Lakip. Alhamdulillah Lakip kita Kabupaten Sumbawa sudah B. Artinya  sudah efisien dan efektif. Ibarat kalau orang sekolah sudah nilainya di atas 80,” jelasnya.

Baca juga:  Nurkholis: Komisioner dan Staf KPU Sumbawa Telah Dibekali pendidikan ITE Berbasis System Aplikasi

Begitu juga dengan LPPD. LPPD Kabupaten Sumbawa  menjadi yang terbaik 1 di Provinsi NTB dan nomor 24 se Indonesia dari ratusan Kabupaten/kota yang ada. “Itulah ukuran yang dibuat pemerintah pusat yang menunjukkan kita sudah berjalan sesuai prosedur dan rel yang benar,” pungkasnya. (KS/aly)

iklan