Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB periode 2019-2024 sudah mulai melakukan Reses. Reses merupakan agenda rutin dewan untuk menyerap aspirasi di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.
Salah satunya, Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB, Sambirang Ahmadi, mengawali Resesnya di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Khusus di Kabupaten Sumbawa, ia telah menggelar reses di beberapa titik.
Sambirang yang ditemui usai kegiatannya, Selasa (05/11/2019) kemarin di Komplek Sekolah Islam Terpadu Samawa Cendikia, mengatakan, dari beberapa titik yang telah ia datangi, aspirasi masyarakat dominan disuarakan oleh masyarakat yakni peningkatan Sarana dan Prasanara (Sarpras) pendidikan diantaranya bantuan ruang belajar, Laboratorium, Lab Komputer, dan sarpras pendidikan lainnya.
“Hari ini saya menfaatkan bersama keluarga besar Samawa Cendikia sekaligus saya menjaring aspirasi dari kepala Sekolah yang hadir dan kepala Dikbud hadir juga. Dari beberapa titik yang sudah, karena saya dianggap orang pendidikan, jadi aspirasinya banyak terkait pendidikan. Ada juga yang meminta perbaikan gang dan jalan lingkungan. Baru itu yang berkembang,” ungkap Politisi PKS itu.
Lanjutnya, atas aspirasi tersebut, ia siap memperjuangkan peningkatan Sarpras Pendidikan, meskipun ia tidak berada di Komisi yang membidangi pendidikan. Meski demikian, ia akan tetap memperjuangkannya, sebab setiap anggota DPR memiliki fungsi refresentasi yang sama yakni memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat.
“Intinya siap memperjuangkan peningkatan sarana pendidikan. Walaupun saya tidak berada di Komisi Pendidikan tetapi kita memiliki fungsi refresentasi yang sama seluruh anggota DPR jadi kita bisa memperjuangkan apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat. Karena saya lama dibidang pendidikan, jadi saya mengerti betul apa yang akan saya perjuangkan dibidang pendidikan,” paparnya.
“Secara teknis di tataran proses pengambilan keputusan tentu kita akan berkoordinasi dengan komisi terkait dan instansi terkait. Kalau itu di Kabupaten, tentu nanti melalui bantuan-bantuan hibah dari pemerintah daerah, bisa juga berupa bentuan keuangan ke pemerintah daerah,” pungkasnya. (KS/aly)
