oleh

THR Wajib Dibayarkan H-7 Lebaran

Sumbawa Barat, KabarSumbawa.com – Tunjangan Hari Raya (THR), wajib dibayarkan pada H-7 Lebaran. Tak terkecuali perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbawa Barat mengingatkan agar melakukan kewajibannya tersebut paling lambat H-7 lebaran.

“THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Dan kita minta perusahaan memastikan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila tidak melaksanakannya maka kita akan memberi sanksi tegas. Dan ini sudah di atur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan,” kata Kepala Disnakertrans melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Tohirudin SH, Kamis (23/5) diruang kerjanya.

Pemberian THR ini jelas Tohiruddin, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. Sama seperti pembayaran gaji karyawan, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Besaran THR bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR 1 bulan upah.

Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THRnya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.

Selanjutnya, bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang telah ditetapkan.

“Jadi, THR yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan, itu sudah ada aturan perusahaan,” Imbuhnya

Pihaknya juga mengimbau pada perusahaan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat ini, agar pembayaran THR dapat dilakukan maksimal dua minggu sebelum lebaran, sehingga pekerja dapat mempersiapkan mudik lebaran dengan baik.

Bagi pekerja yang THRnya tidak dibayarkan bisa mengadu ke posko pengaduan THR, yang akan dibuka di kantor Disnakertrans, apabila ada perusahaan yang tidak dapat membayarkan THR kepada karyawannya.

“Posko itu kita siapkan bagi seluruh pekerja perusahaan untuk menyampaikan keluhannya. Aduan yang disampaikan selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengusut dan menelusurinya. Karena sejatinya, THR merupakan hak karyawan yang wajib diberikan oleh perusahaan, ” pungkasnya.(KS/yud)

News Feed