by

KI NTB dan PPID Utama Gelar Pertemuan Terbatas

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Komisi Informasi Provinsi NTB dan PPID Utama pertemuan terbatas, Selasa (19/03/2019) di Aula H. Hasan Usman Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa. Hal tersebut dilakukan guna penguatan terbentuknya PPID pada Unit Layanan Dasar yaitu di puskesmas, sekolah, dan desa.

Hadir dalam rapat terebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Sumbawa, Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB beserta jajaran, Kabag Humas dan Protokol Setda Kab. Sumbawa beserta jajaran, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 2 Sumbawa, perwakilan Kadis Kominfotik dan Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Brang Biji.

Bupati Sumbawa dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Sumbawa Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik sangat penting di era demokrasi. Dengan keterbukaan itu, rakyat bisa mengetahui apa yang dilakukan pemerintah.

Mengingat saat ini trend pemanfaatan internet oleh masyarakat dalam mengakses informasi secara online semakin meningkat dari waktu ke waktu, maka pemerintah kabupaten sumbawa telah menaruh perhatian pada peningkatan kualitas layanan secara online guna mempermudah pelayanan informasi kepada publik. Apalagi Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu daerah yang dipilih untuk menjalankan konsep smart city.

Baca juga:  Danrem 162/Wira Bhakti Evaluasi Kinerja Danramil Dan Babinsa

Adapun inovasi yang dilakukan terhadap peningkatan layanan informasi secara online adalah dengan memperkaya konten-konten yang dimiliki website pemerintah daerah agar lebih atraktif, khususnya pada 4 website utama Pemkab. Sumbawa yaitu www.sumbawakab.go.id, www.ppid.sumbawakab.go.id,www.jdih.sumbawakab.go.id,www.lpse.sumbawakab.go.id.

Disampaikan, peningkatan kualitas tampilan website tersebut dilakukan agar masyarakat lebih mudah dalam mengakses informasi yang dibutuhkan, termasuk kemudahan mengakses informasi dengan menggunakan handphone.

Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB Lalu Achmad Busyairi menyampaikan bahwa informasi adalah hak setiap warga negara, dan  keterbukaan informasi dibutuhkan agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat, yang tentunya akan diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dikatakan, hal pertama yang harus dipahami adalah setiap badan publik harus membentuk PPID yang melakukan pendokumentasian dan menanggapi keluhan dan pengaduan masyarakat. Terdapat 6 kriteria PPID berfungsi yaitu, adanya regulasi daerah sehingga dapat diterbitkan SK PPID, adanya DIP (Daftar iformasi Publik), pelayanan informasi, tersedianya website, anggaran dan harus mampu melakukan uji konsekuensi.

Baca juga:  DPR Respon Positif Wacana Pemindahan Ibu Kota

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Setda Kab. Sumbawa Tajuddin, SH menyatakan bahwa informasi publik harus tersedia di lingkungan sosial masyarakat, agar data-data atau informasi penting yang diperlukan masyarakat dapat segera diakses, sehingga setiap permasalahan yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti. (ks/-)