oleh

Tidak Ada Orang Gila dalam DPT Kabupaten Sumbawa

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Keterlibatan orang gila dalam pemilu tahun 2019, menjadi salah satu point penting yang dibahas KPu Sumbawa dalam sosialisasi tahapan pemilu serentak tahun 2019 kepada media cetak, elektronik dan online se-Kabupaten Sumbawa yang bertajuk “Peran Media Dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis” pada Rabu (19/12/2018) di Aula KPU Sumbawa.
Pasalnya, keterlibatan orang gila pada pemilu 2019 masih menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Begitu juga di Kabupaten Sumbawa, hal tersebut masih sangat hangat perbicangkan oleh masyarakat.
Komisioner KPU Sumbawa Aryati, S.Pd.I, di hadapan peserta sosialisasi yang merupakan awak media menegaskan, jika dilihat di dalam daftar pemilih tetap hasil perbaikan 2, tidak ada tercatat orang gila, melainkan adalah pemilih yang disabilitas grahita yakni sebanyak 114 orang.
“tidak ada orang gila di DPT kita. Yang ada hanyalah disabilitas grahita,” tegasnya.
Ia menegaskan, penyandang disabilitas grahita dengan orang gila ada perbedaan yang sangat fundamental. Disabilitas grahita adalah orang yang mengalami keterbelakangan mental, artinya perkembangan mental intlektualitasnya tidak sama dengan kebanyakan orang. Atau bisa dikatakan set back satu langkah di belakang orang normal. Sedangkan orang gila, adalah orang yang betul-betul sudah hilang ingatan atau tidak waras.
“Orang gila itu 100 persen full hilang ingatan, tetapi tuna grahita keterbelakangan mental, dia tidak hilang ingatan. Ini perbedaan yang sangat fundamental,” jelasnya.
Kembali ditegaskan, di updating data pemilih tidak dimasukkan orang gila, tetapi penyandang disabilitas grahita. Karena dorongan secara internasional HAM, itu memang diwajibkan.
Sejalan dengan ketentuan dan dorongan HAM, di dalam PKPU Nomor 11 tahun 2018 pasal 4 point dua, menyebutkan, syarat pemilih menggunakan hak pilih adalah tidak hilang ingatan. Dijelaskan lagi pada point berikutnya, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
Selain diatur dalam HAM dan PKPU ungkap Aryati, penyandang Keterbelakangan mental (Disabilitas Grahita) di dala UU 1945, mereka memiliki kedudukan hukum yang sama dengan orang pada umumnya. Karenanya, KPU selaku penyelenggara pemilu, wajib mendata mereka, memastikan mereka sebagai pemilih. Jika KPU, tidak mendaftarkan, berarti sama halnya KPU menghilangkan hak pilih seseorang yang sebenarnya secara UU di Indonesia memilik posisi yang sama dengan orang atau WNI pada umumnya.
“Sehingga kalau ada kekhawatiran merusak kotak suara, membanting kontak suara, Insya Allah tidak akan terjadi. Kemudian secara rasional tidak mungkin kalau memang dia gila, tidak mungkin memiliki e KTP,” demikian Aryati. (KS/aly)

Baca juga:  Sumbawa Barat Bakal Punya "KPK" Sendiri

Komentar