oleh

Kompak dan DPMD Gelar FGD Rumuskan Ranperbub Pengelolaan Keuangan Desa

Sumbawa Besar,  kabarsumbawa.com –
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa bekerjasama dengan KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) Wilayah Sumbawa, melaksanakan kegiatan Perumusan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa. pada Kamis (16/10) di Aula Hasan Usman Kantor Bupati Sumbawa.

Kegiatan yang berlangsung selama 2 (dua) ini, 16 17 Oktober ini diikuti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa, Perwakilan Camat dan Perwakilan Dari Kepala Desa beserta perangkat Desa bertujuan mengidentifikasi dan merumuskan issue issue pokok yang perlu di tuangkan dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta menyepakati draft rancangan Peraturan bupati tentang Pengelolaan keuangan Desa.

Konsultasi publik tersebut juga membahas Permendagri No. 20 tahun 2018 sehingga sehingga ada perubahan perubahan dari Permedagri No. 113 tahun 2014 yang sebelumnya yang dijadikan acuan oleh Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa, dan juga karena akan mulai diberlakukan penggunaannya tahun 2019 mendatang.

Dalam pengantar Bapak Muhammad Ridho Maruf sebagai Koordinator Kompak menyampaikan “jika KOMPAK memiliki scope untuk mendukung pemerintahan salah satunya terkait dengan pemberdayaan desa seperti penguatan Sumber Daya Aparatur Desa, regulasi yang terkait dengan desa termasuk penguatan partisipasi kelembagaan dan masyarakat desa dalam proses pembangunan. Serta karena dicabutnya Permendagri 113 tahun 2014 dan diberlakukannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, maka konsekuensi ditetapkannya Permendagri baru mempunyai implikasi yang besar pada penyesuaian regulasi regulasi yang ada di daerah termasuk pengelolaan keuangan desa itu sendiri, maka dengan ditetapkannya permendagri baru ini, maka segera diterbitkannya Peraturan Bupati atau merevisi untuk menindaklanjuti Permendagri No. 20 Tahun 2018, karena penyusunan APBDes harus segera disusun, karena tata kelola mulai perencanaan harus sudah berpedoman pada Pemerndagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ucapnya.

Baca juga:  Gubernur dan Wagub NTB Dialog dengan Pelaku Pariwsata di NTB

Kegiatan yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Hukum, Jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa, Nara Sumber Perwakilan Camat dan Kepala Desa. Bupati Sumbawa diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd menyampaikan rasa terima kasih kepada KOMPAK yang telah memfasilitasi Kabupaten Sumbawa dalam memberikan pendampingan berbagai kegiatan pembangunan sosial kemasyarakatan.

Dalam sambutannya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat juga menekankan bahwa diharapkan untuk fokus dan lebih terlibat dalam penyusunan draft Peraturan Bupati untuk menindaklanjuti Permendagri No. 20 Tahun 2018, sehingga apa yang dihajatkan bisa menemukan kesepakatan bisa diberlakukan pada bulan Oktober dan bisa segera disosialisasikan ke desa. Harapan kita semua juga dalam draft yang nantinya ditetapkan akan terlihat jika peran Camat untuk dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelola Keuangan desa evaluasi terhadap APBDes, serta Camat terlibat mulai proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi ada keterlibatan camat dalam pengelolaan keuangan desa, hal ini diterapkan untuk menghindari permasalahan yang ketidakterbukaan pengelolaan keuangan desa, ungkapnya.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Andi Bawono Anggota KOMPAK yang turut menyusun Permendagri No. 20 Tahun 2018, menyampaikan beberapa perbedaan Permendagri 113 tahun 2014 dengan Permendagri No. 20 tahun 2018, “salah satunya Pelaksana Kegiatan berdasarkan Permendagri 113/2014 adalah Kepala Seksi (Kasi), sedangkan pada perubahan adalah Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan (Kaur) selain Kaur Keuangan dengan penyebutan pelaksana kegiatan anggaran, hal ini disampaikan pengaturan dalam perubahan Permendagri 113/2014 adalah mempertegas tugas dan fungsi Kasi dan Kaur (diluar Kaur Keuangan) sebagaimana diatur dalam Permendagri 84/2015 dan menghindari kerancuan penyebutan sekaligus mengharmonisasikan dengan aturan terkait, terutama dengan Permendagri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Perka LKPP tentang Pengadaan Barang dan Jasa”. Ucapnya

Baca juga:  Ternak Dibawah 250 Kiligram Tidak Diberi Rekomendasi Pengiriman

Ditambahkan, Pemberian kode rekening adalah sesuatu yang standar, yang juga sebelumnnya diatur dalam Permendagri 113/2014. Namun Kode rekening yang ada di Permendagri 113/2014 hanya berupa contoh di dalam format APB Desa, sedangkan di dalam Permendagri yang baru diformalkan dalam suatu format tersendiri. Disampaikan lagi dalam permendagri 113/2014, tidak terdapat ruang untuk penerimaan dari pengembalian kerugian Desa, baik disebabkan karena kesalahan administrasi maupun pidana. Dengan adanya jenis pendapatan dari koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, maka ada ruang bagi penerimaan dari kasus kerugian Desa yang diputuskan untuk dikembalikan ke Desa.

Di akhir diskusi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepada para Kepala Desa diminta untuk selalu berkoordinasi dengan Camat dan Dinas PMD Kabupaten Sumbawa dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan evaluasi APBDes, karena DPMD merupakan leading sector dalam hal pembinaan dan monitoring pengelolaan keuangan desa.

Kepada Kepala Desa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berharap agar mampu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, mengelola dana yang cukup signifikan dengan baik, agar ke depannya dana yang dialirkan dari pusat bisa bertambah, sehingga mampu mengentaskan kemiskinan.

Selain itu Sekda mengingatkan kepada desa, agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan desa, sehingga kasus-kasus yang pernah pernah terjadi tidak akan terulang kembali yang bisa merugikan diri mereka sendiri, diharapkan pula tujuan utama Perbup jika sudah tersusun, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran di desa. Disampaikan bahwa inti dari kegiatan tersebut adalah untuk membuat Perbup yang transparan, akuntabel dan partisipatif serta bisa diimplementasikan dengan baik. (ks/-)

Komentar