oleh

Komisi I : BUMdes Diharapkan Jadi Stimulan Ekonomi Pedesaan

paripurna komisiSumbawa Besar, kabarsumbawa.com – Komisi I DPRD Sumbawa menilai pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun belum membuahkan hasil memuaskan, karena berbagai faktor, salah satunya dominasi intervensi pemerintah. Sehingga Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) diharapkan dapat menjadi perangsang pertumbuhan ekonomi pedesaan.

“Intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian,” kata Adizul Sahabuddin, Sp., juru bicara Komisi I DPRD Sumbawa dalam menyampaikan Penjelasan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, di ruang sidang utama DPRD Sumbawa, Kamis (12/04).

Baca juga:  Penertiban Pasar Seketeng Tetap Dilakukan Persuasif

Sehingga, belajar dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Yakni mendirikan lembaga ekonomi berupa BUMdes, yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya.

Menrutnya, agar tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di perdesan, maka musti dikontrol bersama. Agar selain mengoptimalkan pengelolaan potensi desa   untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat, juga menjadi sumber pendapatan asli desa,  membuka peluang untuk terserapnya tenaga kerja, serta mengurangi peran para tengkulak.

Baca juga:  DPRD Kabupaten Sumbawa Setujui KUPA-PPASP Tahun Anggaran 2020

“Tengkulak seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini, setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak. Dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal,” jelasnya. (ks/adm)