Pentingnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Mensukseskan Pemilu 2019

Pentingnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Mensukseskan Pemilu 2019
Oleh Surya Ramdani/201710050311009

Partisipasi politik merupakan sikap masyarakat dalam menentukan pilihan dan arah menuju perubahan yang lebih baik kedepannya. Salah satu indikator keberhasilan dan kualitas pelakasanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah partisipasi masyarakat dalam mengikuti tahapan-tahapan pemilu. Fungsi pengawasan terhadap pemilu perlu juga dilakukan oleh masyarakat untuk terwujudnya pemilu yang bersih dan berkualitas. Peran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memudahkan Badan Pengawas Pemilu dalam menjalankan proses pemilu, sebab fungsi Badan Pengawas Pemilu tidak akan maksimal tanpa adanya partisipasi penuh masyarakat didalamnya.
Menurut Miriam Budiardjo partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsunng mempengaruhi kebijakan pemerintah (Public Policy). Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakn hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial, dan sebgainya. (Miriam Budiardjo: Dasar-dasar Ilmu politik, Gramedia 2008).
Prinsip demokrasi menekankan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan-keputusan politik dan menjalankan pemerintahan. Sejauh ini, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pemerintah sangat minim. Sementara, penekanan dalam demokrasi sangat dibutuhkan peran masyarakat untuk ikut serta dalam keputusan-keputusan politik, karena dalam pengambilan keputusan masyarakat dapat mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupannya atau dalam kehidupan kelompoknya.
Sebagaimana telah banyak diberikan dan disinggung oleh publik di Indonesia, rata-rata tingkat partisipasi pemilih dari satu pemilu dengan pemilu lainnya tidaklah sama. Menurut data KPU Partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 berjumlah 72 persen, tidak terlalu jauh berbeda dengan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2009. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan oleh tim peneliti dari data resmi KPU untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebenarnya rata-rata tingkat partsipasi pemilih nasional cukup tinggi, sebesar 72 persen.
Dari 136.801.359 jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya untuk memilih Anggota DPR pada Pileg 2014 yang lalu, tingkat partisipasi tertinggi terjadi di Papua yang mencapai 92 persen dan yang paling rendah adalah DKI Jakarta. Tingginya angka partisipasi di Papua salah satunya disebabkan oleh sistem noken yang tetap digunakan di Papua, bukan prinsip one person one vote (opovov). Berikut data partisipasi pemilih anggota Anggota DPR pada Pileg 2014.

data pileg
Sumber: diolah oleh tim peneliti dari data resmi hasil pileg 2014

Sementara angka partisipasi Pilpres 2014, angka partisipasi tingkat nasional lebih rendah dari angka partisipasi Pileg 2014, sekitar 69,58 persen. Angka partisipasi ini juga meleset dari target KPU sebesar 75 persen. Berikut data partisipasi pemilih pada Pilpres 2014.

data pileg 2
Sumber: diolah oleh tim dari data hasil Pilpres 2014, www.kpu.go.id

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa partisipasi pemilih pada pemilu 2014 menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam memilih mengalami penurunan. Data diatas juga menunjukan bahwa banyak daerah yang partisipasinya masih minim. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah maupun masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pemilih untuk menghadapi pesta demokrasi tersebut kedepannya.

Upaya penanggulangan akan hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan cara meningkatkan minat masyarakat akan pentingnya pemilu. Karena suara masyarakat sangat mempengaruhi bagaimana daerah tersebut kedepannya. Oleh karena itu pemerintah sebagai institusi harus berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Partisipasi masyarakat juga sangat menentukan keberlangsungan pemilu, yaitu dengan meningkatkan hak pilih dalam pemilu. Salah satu hal yang perlu dihindari dalam proses berjalannya pemilu adalah money politic, black campaign dan perilaku politik kotor lainnya karena dengan adanya hal tersebut dapat merusak tatanan demokrasi yang sebenar-benarnya.

News Feed