by

PMII : Revisi UU MD3 Mematikan Demokrasi

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com- bentuk protes pengesahan Revisi UUD MD3 Yang dipandang mematikan demokrasi di indonesia, PMII cabang Sumbawa Melaksanakan Aksi Solidaritas, Senin (5/3) di Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa. dalam hal menolak tegas pasal-pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai Demokrasi yang tertuang Pada Revisi UUD MD3.
Dalam orasi yang disampaikan Korlap Abdul Kadir bahwa PMII menolak dengan tegas pasal pasal yang bertentangan dengan nilai nilai demokrasi yang termaktub dalam revisi UU MD3 tersebut.
“Setiap Warga Negara berhak memberikan kritiknya terhadap kinerja DPR”, Katanya
Oleh karena itu, PC. PMII juga mendesak kepada Presiden RI untuk segera mengeluarkan PERPPU penganti UU MD3. Sebagai sikap politik presiden untuk tidak mendukung revisi UU MD3 sekaligus menjadi sikap keberpihakannya kepada rakyat.
“PMII senantiasa beristiqomah dalam memperjuangkan hak demokrasi warga Negara yang terancam oleh revisi UU MD3, melalui LBH PB PMII akan dilakukan uji materi atas pasal pasal dimaksud kemahkamah konstitusi” Ujarnya
Ketua Umum PMII Cabang Sumbawa Zainal Abidin menyampaikan PC. PMII sumbawa siap membela warga yang nenjadi korban kriminalisasi revisi UU MD3 dalam memperjuangkan keadilan.
Tambahnya, yang lebih aneh lagi Anggota DPR yang bermaslah hukum tak bisa langsung dipanggil penegak hukum. Penegak hukum harus meminta izin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan presiden RI. Sebagai pembatasan kesetaraan dihadapan hukum serta hak atas akses pada pengadilan karena menunda proses yang harus dilakukan yang kemudian akan mempengaruhi dan melanggar hak korban atas keadilan.
“Warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum sebagaimana di atur dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Tegasnya. (KS/AJI)