oleh

Komisi III Fasilitasi Pengaduan Warga Moyo Utara Tuntut Talang Air

Sumbawa Besar, kabarsumbawa.com –
Puluhan warga Kecamatan Moyo Utara, Rabu (28/02) mendatangi gedung DPRD Sumbawa.  Mereka menuntut pembangunan Talang Air/Sipon karena selama ini mereka tidak pernah menerima pasokan air dari Bendungan Batu Bulan. Akibatnya untuk mengairi sawah, terpaksa menggunakan mesin air, sebabkan biaya berlipat.
Kedatangan warga langsung didampingi oleh camat, Kades Baru Tahan termasuk ketua BPD setempat dan diterima oleh jajaran komisi III DPRD Sumbawa yang diketuai Rusli Manawari.
Hadir pula Wakil Ketua Komisi III Agus Salim, Anggota Komisi III Arahman Atta dan Adizul Syahabuddin sekaligus sebagai Ketua Komite Jaringan Irigasi Moyo Utara. Sekdis PUPR Armawan Jaya, Kabid Sumber Daya Air PUPR Jaharuddin, Perwakilan BWS melalui PPK Irigasi Sumbawa Agus Nurdiansyah.
Ketua Komite Jaringan Irigasi Moyo Utara Adizul Syahabuddin pada kesempatan tersebut menyampaikan, di sebelah timur Daerah Aliran Sungau (DAS) Moyo, yaitu Desa Kukin, Songkar dan Pungkit memperoleh sumber air irigasinya berasal  dari Bendungan Mama. Sementara Desa Songkar memperoleh sebagian besar pasokan air dari Bendungan Moyo.
Sedangkan tiga desa yang berada di sebelah kiri atau sebelah Barat DAS Moyo ini yaitu Sebewe, Baru Tahan, dan Penyaring mestinya itu memperoleh air irigasi dari Bendungan Batu Bulan. Namun sejak di bangun sampai dengan saat ini, masyarakat baru beberapa kali saja menerima suply air dari bendungan Batu Bulan. Hanya pada saat runing test pertama, air ini bisa sampai ke tiga desa ini.
Selanjutnya kata Adizul, masyarakat pada tahun 2008, ada aspirasinya untuk melakukan pembangunan bendungan yaitu dibangunlah Bendungan Sebewe. Bendungan Sebewe ini sejak dibangun sampai saat ini belum pernah difungsikan. Tidak pernah dimanfaatkan. Karena Bendungan Batu Bulan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di tiga desa tersebut karena, jaraknya cukup jauh dari Bendungan Batu Bulan ke wilayah tiga desa tersebut.
Kades Baru Tahan Syafruddin menyatakan, kedatangannya bersama masyarakat untuk menindaklanjuti hasil hearing bersama komisi III serta dinas terkait Juni 2017 lalu.  Karena pada saat itu sudah dibentuk komite jaringan irigasi. Masyarakat Moyo Utara pada saat itu sangat gembira karena telah ada kesepakatan dan titik temu.

Baca juga:  “Prihatin”, Postur APBD Belum Berpihak Pada Pembangunan Pariwisata

Wakil Ketua komisi III Agus Salim, menyampaikan bahwa pada saat pembahasan selalu mengecek terkait anggaran sipon dan penyambungan saluran irigasi.
“Saya tidak buka anggaran yang lain. Saya melihat dulu apa yang sudah tertuang dalam RKA terkait dengan sipon dan penyambungan saluran di Moyo Utara.  Dan alhamdulillah DED sudah ada dan anggarannya untuk pembangunan saluran 7,5 sekian dan pembangunan sipon 1,sekian Milyar. Tolong jangan sampai salah persepsi. Anggaran sudah ada, tinggal kita eksekusi. Tapi ingat kita berjuang ada tahapan. Kalau menyangkut anggaran, tinggal kita eksekusi saja,” katanya.
Camat Moyu Utara Tajuddin, SH  mengatakan dirinya pernah diundang oleh ke Bendungan Batu Bulan dalam rangka mengatur pembagia air. Di sana ada 6 kecamatan yan hadir. Ternyata Bendungan Batu Bulan hanya nama besar saja, akan tetapi pegaturan air Bendungan Batu Bulan yang dikelola tiga dinas Yakni BWS, Pengairan dan pertanian tidak pernah sampai walaupun sudah ada jadwal pembagian air. Jadi Moyo utara, Raberas sampai ke Bage Tango tidak pernah airnya sampai.
“Kenapa, karena disebabkan semua saluran sudah bocor dilubangin oleh masyarakat. jadi sudah tidak menggunakan saluran kecil.  sehingga tidak pernah nyampai. Sampai  saat ini kami belum pernah merasakan air batu bulan. Saya coba tanam jagung saya ajak masyarakat. ternyata kita membawa air dengan mesin biayanya sangat tinggi, kalau satu hektar itu kalau kita  tanam jagung biayanya hanya 5 juta. Tapi begitu kita ngisi air dengan menggunakan mesin menjadi 10 juta,” jelasnya.

Baca juga:  Aktivitas Peti, Ancaman Serius Pengembangan Pariwisata KSB

Sekdis PUPR Armawan Jaya, menyatakan apa yang menjadi harapan asyarakat Moyo Utara beberapa tahun lalu bisa diakomodir. Apa yang menjadi hajatnya terkait kelanjutan DED ini akan terakomodir. Namun di sini juga harus berpikir jernih. Karena  proyek ini menelan anggaran yang cukup besar, proses lelang yang memakan waktu.  Penting dipikirkan andaikan ada lahan yang bersenggolan dengan pembangunan, Karena saluran ini akan diperbesar. Karena debit airnya  yang akan mengalir ke sana jauh lebih besar daripada yang ada sekarang. Sehingga  dengan adanya proyek ini tidak terjadi pertengkaran dikemudian hari.
Kabid Sumber Daya Air PUPR, mengatakan DED yang ada bukan untuk Sipon, tapi Talang. Karena sipon sulit pemeliharaannya, sehingga dinas mengamil keputusan untuk melaksanakan Talang. Jadi anggaran talang sendiri menelan anggaran 1,6 miliar sepanjang 38 meter talangnya. Jaringan, kenapa 7,2 karena panjangnya sekitar 5900 meter atau 5 KM 900 meter. Untuk dari hulunya talang 3 KM, dari hilirnya   2 KM 900 meter sampai masuk ke jaringan Batu Bulan melewati Kantor Camat  Moyo Utara. Totalnya sekitar 8,8 miliar. “Jadi telah kami laksanakan DED talang sama jaringan desember 2017,” pungkasnya.
Perwakilan BWS Agus Nurdiansyah, menyampaikan pihaknya menunggu pemerintah untuk mempersentasikan DED nya. Sehingga bisa mencari solusi bersama-sama di Mataram dan akan diputuskan bersama. (ks/adm)