oleh

NTB Dambakan Gubernur Pendongkrak IPM

Sumbawa Besar, kabarsumbawa.com
Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB posisi 30  dari 34 provinsi di Indonesia, dengan kategori sedang. Badan Pusat Statistik (BPS) memasukkannya dalam provinsi ber IPM “sedang”. Meski 2016 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya IPM dari dari 65,19 tahun 2015 menjadi 65,81 pada tahun 2016. Atau meningkat dengan pertumbuhan  0,95 persen setahun,  dan IPM  Nasional tumbuh sebesar 0,91 persen. Salah satu indikator IPM, adalah tingkat pendisikan.
Ketua Program Study Hukum UNSA,  Endra S. SH.,MH., di ruang kerjannya Rabu (14/02) mengatakan, pemimpin yang dibutuhkan NTB kedepan adalah pemimpin yang mampu meningkatkan IPM NTB.
“Kita masih urutan 30 dari 34 provinsi, maka pemimpin yang kita cari adalah pemimpin yang benar-benar bekerja untuk meningkatkan IPM itu,” kayanya.
Ditegaskan, dari segi SDM,  semua calon yang ada saat ini dianggap layak untuk memimpin NTB. Namun hal penting, ketika menjadi gubernur tidak mementingkan kepentingan partai dan golongannya. “Misalnya partai memerintahkan untul mengerjakan program A, terus dikerjakan. Sementara masyarakat membutuhkan program B,” katanya.
Selain itu, juga dibutuhkan pemimpin yang mampu melihat NTN secara utuh, yakni terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Artinya, jangan sampai terjadi ketimpangan program, pembangunan diantara kedua pulau.
“Jangan ada lagi yang merasa dianak-tirikan. Jangan ada kesenjangan, kemudian terjadi kecemburuan,” jelasnya.
Menurutnya, adanya keinginan masyarakat Pulau Sumbawa untuk mendirikan Provinsi Pulau Sumbawa, merupakan bentuk akumulasi dari kekecewaan dan kecemburuan dalam porsi pembangunan. “Padahal kalau kita mau jujur, dari lubuk hati yang paling dalam, kita tidak menginginkan itu,” jelasnya.
Ia sepakat tidak mempersoalkan asal-usul gubernur terpilih nantinya. Asalkan dalam proses pembangunan ke dua pulau diberikan porsi secara proporsional. “Apalagi akan lebih baik, bila di Pulau Sumbawa dibuat perwakilan kantor gunernur. Agar dalam memberikan pelayanan, pemerintah dan masyarakat tidak terkendalan jarak,” katanya.
Selain itu, dia berharap agar gubernur nanti dapat lebih memperhatikan daerah terisolir yang ada di pulau sumbawa, termasuk akses jalan. Sebab, akses jalan merupakan salah satu pemantik peningkatan perekonomian masyarakat. Serta dapat mengangkat potensi pariwisata di pulau sumbawa.
“Agar uang yang selama ini beredar di Pulau Lombok dapat beredar juga di Pulau Sumbawa,”tegasnya. (ks/adm)

Baca juga:  HUT Sumbawa 60, Bupati Undang Ustadz yang Tidak Berpolitik