oleh

Masih Ada Kasus Pasung di Sumbawa

rapat koordinasi komisi penanggulangan HIV/Aids
Rapat koordinasi komisi penanggulangan HIV/Aids, di ruang pertemuan Sekda Sumbawa, Selasa (17/10).

Sumbawa Besar, Kabar Sumbawa – Hingga saat ini, masih tercatat sedikitnya lima kasus pasung Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Sumbawa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, musti ada sinergi antara instasi terkati di Kabupaten Sumbawa, maupun pendekatan terhadap masyarakat dan keluarga, terlebih dalam meyukseskan Sumbawa Bebas Pasung 2017 dan NTB Bebas Pasung 2018.

“Permasalahn saat ini, pemasungan adalah pelangguaran HAM. Di Sumbawa masih tersisa 5, dan ini termasuk kasus sulit. Keluarga tidak mau lepas untuk dirawat. Bersama tim kabupaten, kami sudah pernah datangi keluarga. Tapi keluarga menolak atau tidak mau menemui kami,” kata M.Sunarto, Tim Pengarah Kesehatan Jiwa dari RSJ Mutiara Sukma NTB, dalam rapat koordinasi komisi penanggulangan HIV/Aids, di ruang pertemuan Sekda Sumbawa, Selasa (17/10).

Menurutnya, untuk mengentanskan ODGJ musti ada sinergi baik antar instansi dan keterbukaan masyarakat serta keluarga. Sebab, gangguan jiwa bukan hal aneh, karena lumrah terjadi pada siapapun. Dan pemicu awal antara lain stress berkepanjangan, atau masalah kecil yang dibiarkan menjadi besar.

Dimasyarakat ujarnya, kerap terjadi diskriminasi dan labelisasi pada ODGJ, dengan sebutan “gila”. Padahal labelisasi tersebut, ikut memicu memperparah kondisi pada penderita. “Diskiriminasi, labelisasi, dipasung ditempat terasing. Kalau masih ada ini, Sumbawa bebas pasung 2017 bisa gagal. Jangan sampai ada kasus pasung baru dan pasung kembali,” ungkapnya.

Baca juga:  HMS : Generasi Muda harus Jadi Pelopor Perubahan dari Hal Terkecil

Selain masyarakat dan keluarga, harus ada pelayanan dan penanganan jiwa dari jenjang posyandu hingga rumah sakit. “Sekarang ada Posyandu, perlu juga ada Posyandu jiwa. Kemudia UKS jiwa di sekolah tidak ada. bidan siaga sehat jiwa tidak ada. Kalau ada, masalah kesehatan jiwa dapat ditangani sejak dini. Di Puskesmas, harapannya ada tenaga terlalith dalam tangani gangguan jiwa. Alhmuddillah di dibeberapa puskesmas ada. Tapi yang sudah dilatih kemudian dipindah,” katanya, juga mengatakan, di rumah sakit dan puskesmas semustinya ada poly jiwa dan hari kunjungan khusus jiwa.

Sedangkan deteksi awal bisa dilakukan oleh kader PKK melalui melalui pendataan indikator keluarga sehat, termasuk didalamnya resiko gangguan jiwa. “Tekanan karena nganggur, aids, stress, itu juga termasuk masalah kesehtan jiwa. Perlu pendekatan kesehtan jiwa.  Kalau sudah ada kader terlatih, akan mudah dikenali gambaran kini gangguan jiwa,” katanya.

Baca juga:  Etnis Bima Dompu di Sumbawa Jatuh Hati Dengan Program Jarot-Mokhlis

Diungkapkan, keluarga juga tidak perlu merasa risih terdapat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa.  Sebab dukungan keluarga juga menjadi salah satu faktor penentu stabilnya kondisi mental, dan mandiri secara ekonomi.

“Ada kasus dua orang kami pulangkan, tidak diterima keluarga. Sehingga dikembalikan lagi ke rumah sakit. Padahal kondisi stabil,” jelasnya.

Selain itu, imbuhnya, ketersediaan obat di fasilitas kesehatan juga ikut menetukan, baik dalam hal ketersediaan obat, kemudahan akses dan kualitas pelayanannya. “Dibantu obat agar stabil seperti HIV/Aids. Kadang pasien cukup stabil, tidak ada obat kambuh lagi. Obat adalah kebutuhan untuk produktif bukan initinya,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Agung Riyadi, Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan, mengatatakan, Rapat Koordinasi Komisi Penanggulangan HIV/Aids tersebut, dirangkai dengan kunjungan biro kesejahteraan sosial Provinsi NTB. Untuk lakukan monitoring pelaksanaan kegiatan HIV/Aids dan Pelayanan Kesehatan Jiwa.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Asissten III Administrasi Umum Setda Sumbawa, A.Rahim,S.Sos, Kepala BNNK Sumbawa, Ka Lapas Sumbawa, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dan Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa. (ks/adm)

ksbksb ksbksb