oleh

Wujudkan Good Governance, Bagian Organisasi Setda Sumbawa Gelar Rakor

rakor good governace
Sosialisasi Kelembagaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa di Wisma Daerah Kabupaten Sumbawa pada kamis (18/5/2017).

Sumbawa Besar, KabarSumbawa.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Bagian Organisasi Dan Pendayagunaan Aparatur Setda Kabupaten Sumbawa menggelar Sosialisasi Kelembagaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa di Wisma Daerah Kabupaten Sumbawa pada kamis (18/5/2017).

Hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan tersebut, Kepala Sub Direktorat Wilayah V Direktorat Fasilitasi Kelembagaan Dan Kepegawaian Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri  RI Ir. Bachril Bakri, M.APP. Sc, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Drs. H. Rasyidi, dan Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Sumbawa A. Rahim, S.Sos.

Sekretaris Daerah Drs. H. Rasyidi dalam sambutannya menyampaikan, sebagaimana diketahui dengan berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang fundamental terhadap pembentukan perangkat daerah, terutama berkaitan dengan perubahan prinsip dalam pembentukan perangkat daerah yaitu dari prinsip miskin struktur kaya fungsi, menjadi prinsip rightsizing atau tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang disesuaikan dengan kondisi nyata di daerah.

Selain itu, dengan adanya otonomi daerah maka organisasi pemerintah daerah diharapkan menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah  serta sebagai proses interaksi antara pemerintah dan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat secara optimal. Dengan demikian yang diperlukan dalam organisasi pemerintah daerah adalah terwujudnya postur organisasi yang proporsional, efisien dan efektif yang disusun berdasarkan prinsip – prinsip organisasi.

Baca juga:  Budi Suryata Tidak Ada Masalah Dengan Kunjungan Fraksi PDIP ke Bali

Kebijakan penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih diarahkan pada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional, datar, transparan hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenanganya, lanjut Sekda.

Langkah selanjutnya, dalam rangka optimalisasi dan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar kelembagaan perangkat daerah dapat sejalan dengan visi misi dan tujuan yang hendak dicapai, bersamaan dengan itu pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah, agar dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dengan pemikiran tersebut maka salah satu elemen yang strategis dan  penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penataan perangkat daerah.

Baca juga:  PPS Diminta Selektif Menjaring Anggota KPPS

“Kita berharap bahwa melalui peningkatan kapasitas kelembagaan  perangkat daerah ini membawa perubahan kearah yang lebih baik dalam meningkatkan sumber daya manusia, pelayanan, kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan, menumbuhkan partisipasi atau peran serta masyarakat”, harap Haji Rasyidi.

Sebelumnya, Kabag Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Kab. Sumbawa Ishak S.Sos dalam laporanya menyampaikan, kegiatan tersebut digelar untuk mengetahui dan memahami arah kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah, serta startegi dan upaya percepatan peningkatan kinerja kelembagaan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumbawa. Sehingga secara keseluruhan perubahan yang diharapkan dalam reformasi kelembagaan dapat terwujud. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang materi substantif dalam kebijakan makro nasional penataan kelembagaan, meningkatkan pemehaman tentang arah dan kebijakan pemetaan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Sumbawa dan meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas layanan publik.