oleh

Pembangunan Di NTB Mengacu Pada Daya Dukung Lingkungan

TGH. Zainul Majdi, MA
TGH. Zainul Majdi, MA
Gubernur NTB

MATARAM, Kabar Sumbawa—Pembangunan hijau merupakan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan. Ke depan pola pembangunan hijau ini akan menjadi trend dunia, karena semua manusia akan sadar bahwa bumi merupakan modal utama untuk membangun.

Hal ini disampaikan Gubernur NTB, TGH. Zainul Majdi, MA kepada wartawan usai menghadiri pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Hotel Grand Legi Mataram, Rabu (29/3).

Sebagai pembicara dalam konferensi International Green Island Forum di Jeju Korea Selatan beberapa waktu lalu, Gubernur NTB memaparkan tentang visi NTB sebagai suatu daerah yang telah memiliki komitmen untuk itu.
“Jadi penting betul bagi kita, NTB sebagai provinsi kecil tentu harus ada kepeloporan, untuk meletakkan NTB di peta dunia. Ketika nanti konsep pembangunan hijau ini sudah semakin kuat, maka NTB sudah bias menjadi contoh, kami punya inisisatif untuk itu,” ujar TGB sapaan karab Gubernur NTB.

Baca juga:  Pemda Sumbawa dan DPRD Sepakat RAPBD 2018 Rp 1.6 Triliun

Dikatakan, konsep pembangunan hijau di NTB, implementasinya sudah mulai dilaksanakan, seperti kawasan mandalika yang menggunakan resorseas ramah lingkungan, sumber listriknya dari solar panel, airnya juga menggunakan sumber salinasi air laut, tidak menggunakan sumur bor yang dapat mengganggu kondisi alam.

Selain itu juga mempromosikan kawasan Rinjani sebagai Global Geopark, serta investasi ramah lingkungan di Gili Terawangan. “Untuk merealisasikan segala ikhtiar ini kapasitas membangun yang dimiliki Pemprov NTB tentu sangat terbatas, sehingga mengharapkan
dukungan dari berbagai pihak, terutama support pihak luar untuk berinvestasi segala kegiatan yang ramah lingkungan di NTB,” kata gubernur.

Baca juga:  Pilkades Serentak 2018, Komisi II Gelar RDP

Terhadap tata ruang kabupaten/kota, gubernur juga meminta agar pembangunan yang dilaksanakan selalu mengacu kepada provinsi dan provinsi juga akan mengacu kepada kebijakan pemerintah pusat. Sehingga diharapkan pemberian ijin untuk pemanfaatan sumber daya harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Sebab jika tidak terkendali membahayakan manusia sendiri.

“Membangun itu tidak hanya sekedar memanfaatkan lahan, tetapi harus
dapat memastikan bahwa pemanfaatan  lahan itu tidak merusak lingkungan. Sebagai contoh di Kabupetan Bima, banjir yang terjadi diakibatkan reforestasi tidak terlaksana dengan baik, dimana Polhut dikejar masyarakat, bahkan melakukan pengancaman.

“Kalau terjadi banjir yang rugi masyarakat, hentikan eksploitasi hutan yang tidak bertanggung jawab, karena dampaknya akan kembali lagi kepada manusia,” tandas Gubernur. (KS/YDS)

Komentar