oleh

Wabup Kembali “Cubit” Provinsi Soal Minimnya Anggaran Untuk KSB

Fud Syaifuddin ST Wakil Bupati Sumbawa Barat
Fud Syaifuddin ST
Wakil Bupati Sumbawa Barat

Sumbawa Barat, Kabar Sumbawa – Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST kembali “mencubit” kebijakan Pemerintah Provinsi NTB terkait minimnya alokasi anggaran untuk Kabupaten Sumbawa Barat yang hanya 0.5 % dari 4.7 trilliun APBD Provinsi di tahun 2017 ini.

“Mari kita berNTB secara sempurna.
Saya berharap pimpinan Provinsi NTB bisa mencintai kabupaten sumbawa barat dan rakyatnya. Kalau kita lihat angka APBD Provinsi 2017 sebesar 4.7 Trilliun. Dinas PUPR Sumbawa Barat saja sebesar 7 Milliar. Padahal mereka membutuhkan anggaran yang sangat besar, bagaimana dengan yang lain.”Tegas Wabup dalam sambutannya di Pembukaan Musrembang 2017 KSB dan Rencana RKPD tahun anggaran 2018 di Aula Hotel Grand Royal, Kamis (16/3).

Jika dilihat dari apa yang dipaparkan oleh kepala Bappeda Provinsi dari konsep pembangunan Provinsi, wabup mengatakan, pariwisata menjadi bagian yang terpenting, makanya ada visit Lombok-Sumbawa 2021. Namun yang jadi persoalan, parwisata KSB tidak kalah menarik dan bagus-bagus. Tapi, anggaran yang diberikan provinsi cuma 400 juta. Jadi jika di total sekelas pariwisata yang menjadi salah satu unggulan di NTB hanya 400 juta, kemudja yang vitas yaitu PU hanya 7 milliar, berarti hanya 0.5 % dari 4.7 trilliun itu.

Baca juga:  Aset Budaya dan Sejarah Sumbawa Akan Diinventarisir kembali

“Tidak sampai 1 %. Ini 1 % saja tidak bisa. Apa ini namanya kita berNTB.” sesalnya.

Karena lanjutnya, mengentaskan kemiskinan itu bukan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten saja, tetapi ini tanggung jawab bersama pemerintah provinsi. Provinsi NTB ini ada, karena adanya KSB.

“Sementara angka pendapatan paling besar yang didapat oleh provinsi NTB adalah sektor pertambangan dan cuma ada di KSB. Jadi tolonglah, tidak usah sampai 10%, 2% saja.” Tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, wabup juga menyinggung soal keberadaan Bandara Sekongkang, yang hingga hari ini belum berfungsi.

“Kita ini berNTB, jadi kalau Dompu (usulan) dimasukin padahal belum jadi, kami ini sudah jadi. Jadi saya mohon kita berNTB dengan baik lah,”

“Kemudian soal dermaga. Kami ini dermaganya sudah jadi. Ini kan bagian dari conectivitas. Kalau tidak ada Batu Hijau (tambang PTAMNT) Sumbawa Barat itu habis. Dan untuk mengembangkan ini kami butuh conectivitas dan kami sudah mau, tinggal dorongan dari provinsi mana ?. Sekarang dari kepala Bappeda saya minta pertanggungjawabannya untuk bagaimana kita membangun Sumbawa Barat dan membangun NTB secara bersama-sama,” Jelasnya.

DPRD Sumbawa Barat pun tidak akan tinggal diam. Ketua DPRD Sumbawa Barat, M. Nasir ST menegaskan pihaknya akan mengambil peran secara terus menerus untuk berkomunikasi dan menyampaikan ini ke Provinsi selain dari Pemda dan SKPD-SKPD nya.

Baca juga:  Penerapan Kartu Tani di Sumbawa Masih Dilema

“Karena ini memang fakta dan faktual betul, bahwa keterpihakan APBD provinsi ke Sumbawa Barat ini sangat kecil dari nilai 4.7 trilliun tersebut.” Tegas Ketua DPRD Sumbawa Barat, Muhammad Nasir.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Provinsi NTB melalui Kabid Ekonomi, Riyadi SP, mengatakan anggaran yang 4.7 trilliun tersebut harus dilihat lagi, karena untuk gaji pegawai saja sudah hampir setengahnya. Jadi yang sesungguhnya untuk belanja itu hanya 2% lebih yang harus didistribusikn.

“Memang kalau kita lihat nilai nominal itu tidak proporsional, kalau kita lihat kesenjangan dan ketimpangan antar daerah baik dilihat dari segi IPMnya diatas rata-rata, progres meningkatnya justru di pulau Pumbawa PDRB PerKapitanya. Karena kita mengukur ketimpangan juga dari PDRB perkapita. Dan KSB paling tinggi” ungkapnya seraya menambahkan pemerataan tetap akan diutamakan, dan tidak mungkin ada satu kabupaten di anak tirikan.

“Cuma kan ada prioritas dalam konsep pembangunan. Tapi, tidak mungkin tidak merata.” imbuhnya.(KS/YUD)