oleh

Pemprov NTB Gelar Loka Karya Pencapaian MDGs

Pemprov NTB Gelar MDGs
Pemprov NTB bekerja sama dengan The Smeru Research Institute menyelenggarakan loka karya dengan tema “Pencapaian MDGs’1 di NTB dan Tantangan Menuju SDGs”2.

MATARAM, Kabar Sumbawa—Untuk membangun dialog kebijakan yang konstruktif serta membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan di daerah. Pemprov NTB bekerja sama dengan The Smeru Research Institute menyelenggarakan loka karya dengan tema “Pencapaian MDGs’1 di NTB dan Tantangan Menuju SDGs”2. Loka karya ini secara khusus akan mendiskusikan praktik-praktik baik yang telah dilakukan NTB (khususnya) keberhasilan sebagai penerima penghargaan pencapaian MDGs) dan
mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai SGDs.

Dalam pemaparannya yang berjudul “Kondisi Kemiskinan dan Ketimpangan Multidimensi di NTB”, Direktur The Smeru Research Institute, Dr. Asep Suryahadi member penjelasan mengenai Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) yang menyediakan perspektif akternatif dalam melihat kemiskinanm
katrena IKM menggambarkan persentase rata-rata penduduk yang mengalami kekurangan dalam berbagai dimensi kesejahteraan. IKM juga dapat mengukur kekurangan (deprivasi) setiap individu dalam beberapa dimensi seperti kesehatan, pendidikan dan standar hidup.

Menurutnya, hasil analisis IKM memperlihatkan bahwa NTb telah berhasil menurunkan persalinan dengan non tenaga kesehatan (Nakes) anak 0-17 tahun tanpa akte kelahiran dan anak usia 6-15 tahun yang putus sekolah. Hal ini terlihat dari kontribusi masing-masing indicator yang kecil terhadap IKM. Namun tantangan yang dihadapi masih besar, sebagaimana tercermin dari posisi NTB yang masih berada di peringkat 23 dari 34 provinsi di Indonesia. Permasalahan utama untuk menurunkan
kemiskinan multidimensi di provinsi NTB adalah meningkatnya layanan jaminan kesehatan, cakupan imunisasi lengkap, partisipasi balita dalam PAUD dan akses terhadap air bersih.

Baca juga:  Pariwisata NTB Belum Memberikan Dampak Ekonomi Yang Signifikan

Dari segi ketimpangan, kata Asep telah terjadi sedikit penurunan ketimpangan ekonomi di NTB dari 0,38 ke 0,37, walaupun masih lebih tinggi dibandingkan NTT dan Maluku. Peningkatan ketimpangan berdasarkan pengeluaran per-kapita tertinggi terjadi pada sector jasa, disusul oleh pengolahan dan pertanian. Namun, ketimpangan dalam hal pendidikan diantara penduduk NTB tidak besar, ketimpangan pendidikan yang diukur dari lama tahun bersekolah antara penduduk yang terkaya dan termiskin relativ kecil jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia bagian Timur.

“Oleh karena itu untuk mengatasi permsalahan kemiskinan dan ketimpangan multidimensi, provinsi NTB perlu memprioritaskan pada upaya peningkatan akses dan perbaikan layanan kesehatan yang dapat dilakukan dengan menyediakan pelengkap bagi program Jaminan Kesehatan Nasional seperti memperbaiki fasiltas kesehatan dasar dan menyediakan bantuan non-medis, peningkatan akses bagi anak balita terhadap PAUD, yang dapat dilakukan melalui pengembangan PAUD berbasis komunitas dan peningkatan akses terhadap air bersih yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama antara komunitas dengan pihak swasta, khususnya dengan mengarahkan pemanfaatan CSR,” tandas Asep Suryahadi. (KS/YDS)

News Feed