oleh

Wabup Wanti-Wanti Kepala Sekolah Untuk Tertib Kelola Dana BOS

Wabub KSB
Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST dalam sambutannya Pada Acara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas, di Aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) KSB, Senin (20/2).

Sumbawa Barat, Kabar Sumbawa –  Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST, mewanti-wanti kepala sekolah agar mengelola keuangan sekolah, khususnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan baik dan tertib administrasi. Pasalnya, pengelolaan dana tersebut, akan diperiksa secara detail oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Jadi saya himbau, kelola dengan baik dan tertib administrasinya. Catat kemana saja uang itu diarahkan, supaya pelaporannya bisa dipertanggungjawabkan.” Tegas wabup dalam sambutannya Pada Acara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas, di Aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) KSB, Senin (20/2).

ya imbau, dana harus di kelola dengan baik serta tertib administrasi. Tulis kemana saja uang itu di arahkan agar pelaporannya bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Wabup, dalam sambutannya falam acara  acara mutasi 13 orang pengawas dan kepala sekolah, di Taliwang, Senin (20/2).

Wabup menekankan, jangan sekali-kali dana tersebut dipinjam ataupun digunakan untuk keperluan pribadi. Karena, selain menyulitkan pertanggungjawabannya, juga bisa menyebabkan pegawai lainnya ikut-ikutan menggunakan dana tersebut. Terlebih, kasus seperti ini sudah beberapa kali terjadi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh sekolah pun jadi sulit.

Baca juga:  Bentrok Olat Maras, Polisi Periksa Sejumlah Saksi

“Bersyukurlah dengan apa yang Bapak dan Ibu miliki, seperti gaji pokok dan tunjangan.  Syukuri itu. Belajarlah untuk bersyukur,” Ujarnya.

Dana BOS ini, lanjut wabup, dihakikatkan untuk membiayai Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah. Karena itu, tidak boleh dan jangan sampai ada penarikan dana dalam bentuk apapun (pungli) oleh pihak sekolah kepada siswa atau wali murid. Kalaupun ada keinginan untuk menarik sumbangan, maka pihak sekolah wajib melaporkan dan mendapatkan ijin dari kepala daerah, sebelum dilakukan. Penarikan iuran apapun bentuknya di sekolah, buat rapat dengan komite sekolah dan hadirkan semua wali murid. Setelah itu, hasilnya dilaporkan ke pemerintah melalui Dikpora. Selanjutnya, Dinas akan melaporkan ke pimpinan daerah.

Baca juga:  Didi Darsani: Tercatat 2.590 Warga Sumbawa dari Luar Daerah Pulang Kampung

“Jangan setelah menarik iuran baru hasilnya di berikan ke pemerintah. Itu tidak boleh. Kami tidak ingin dan ada pungli dalam bentuk apapun,” Tandas wabup.

Sementara itu, Kepada para kepala sekolah yang dilantik, ia mengharapkan bisa memberi tauladan yang baik dan membina bawahannya untuk disiplin waktu, disiplin mengajar dan masuk sekolah. Karena, tidak akan ada toleransi bagi pegawai yang jarang masuk dan tidak disiplin.

“Kita akan proses hukum sesuai disiplin pegawai bahkan bisa berujung pada pemecatan,” Pungkasnya.(KS/YUD)

News Feed