oleh

Bantuan Sosial Non Tunai, Diyakini Percepat Penanggulangan Kemiskinan

Khofifah Mensos RI
Khofifah Indar Parawansa
Menteri Sosial RI

Sumbawa Barat, Kabar Sumbawa – Skema bantuan sosial non tunai yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemsos), diyakini mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah oleh Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa.

Hal tersebut disampaikan Khofifah saat menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 4006 warga se-Kabupaten Sumbawa Barat di Pendopo Alun-Alun Taliwang, Kamis, (16/2).

Khofifah mengatakan, percepatan keuangan inklusif yang dilakukan Kemensos melalui penyaluran bantuan PKH berkontribusi bagi target keuangan inklusif pemerintah  yang dipatok sebesar 75 persen di tahun 2019 mendatang.

“Akhir tahun ini, tiga juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di 98 kota dan 200 kabupaten sudah kita rencanakan akan dapat menikmatinya melalui aksesibilitas perbankan,” ungkapnya.

Ia pun mengapresiasi Pemkab Sumbawa Barat dimana dalam penyaluran kartu Pariri bagi para Lansia dan para penyandang disabilitas termasuk bantuan bagi para nelayan, peternak maupun pertanian dalam bentuk pemberian kartu Bariri maupun bantuan lainnya dalam skema penyaluran non tunai, sejalan dengan harapan Pemerintah. Karena, tujuannya sama, agar terkoneksinya masyarakat miskin dengan perbankan hingga membuat mereka dapat memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangan formal seperti transfer, menabung maupun pinjaman serta asuransi. Penyaluran bantuan nontunai sangat efektif mengajarkan masyarakat untuk menyimpan uang bantuan dalam tabungan.

Baca juga:  Kunker Anggota DPD RI, Beberapa Persoalan Masyarakat Menjadi Sorotan

“Jadi ini sangat baik sehingga masyarakat yang menerima bantuan tidak serta merta diambil semua saat bantuan ditransfer,” tandasnya.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebutnya, termasuk di dalamnya Kabupaten Sumbawa Barat menjadi satu dari puluhan kabupaten/kota yang mendapat bantuan sosial (Bansos) PKH melalui keuangan inklusif. Program ini melibatkan lembaga perbankan sebagai penyalurnya.
“Tujuannya untuk mempersempit kemungkinan bantuan yang dipotong, penyimpangan dan salah sasaran,” pungkasnya.

Seperti diketahui Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu program stretegis yang diluncurkan Pamerintah pusat. Khusus di Kabupaten Sumbawa Barat program ini terus dibenahi agar trealisasinya di tingkat Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai penerima bantuan tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan dasar warga. Program PKH sendiri diluncurkan pemerintah sejak tahun 2007 silam ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan dan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial.(KS/YUD)

News Feed