oleh

Ini Sejumlah Pejabat Pemkab KSB Yang Di Mutasi

Sumbawa Barat, Kabar Sumbawa – Terkait mutasi Jilid II Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat di awal tahun ini ada sejumlah Pergeseran dan Promosi jabatan, total 607 Pejabat dan ASN.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.a sebanyak satu orang, Eselon II.b sebanyak 26 orang, Eselon III.a sebanyak 51 orang, Eselon III.b sebnayak 92 orang, Eselon IV.a sebanyak 359 orang dan Eselon IV.b sebanyak 78 orang. Sedangkan posisi yang lowong sebanyak 7 posisi yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan Kepala Badan Pendapatan Dan Aset.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebelumnya, DR.Ir. Amri Rahman M.Si, menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan menggantikan Drs. Burhanuddin yang digeser menjadi Asisten Administrasi Umum.

Baca juga:  Solusi Pengamanan Ternak, Abi Mang Dukung Program Pemasangan Chip

Sedangkan posisi yang ditinggalkan DR. Ir. Amri Rahman, diisi oleh Dr. H. Syaifuddin yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan.

Kemudian, Sekwan Ir. Irhas Rahmamuddin Rayes M.Si, digeser menjadi Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pemasyarakatan. Jabatannya digantikan oleh Ir. H. Abbas, yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) diisi Ir. I Gusti Bagus Sumbawanto M.Si, menggantikan H. Tufikurrahman, S.Ip yang bergeser menjadi Kepala Arpusda.

Untuk jabatan camat, camat Taliwang dijabat oleh Muhammad Fauzi A.Ma PD, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Kebersihan Badan Lingkuhan Hidup.

Bupati Sumbawa Barat, DR. Ir. H. W Musyafirin MM dalam sambutannya mengatakan, dirinya meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara untuk dapat mengintrospeksi diri terhadap sejauh mana kontribusinya kepada Sumbawa Barat. Karen, fungsi ASN adalah sub-system dalam menjalankan roda pemerintahan ini.

Baca juga:  Juli ini Penerimaan CPNS Dibuka, Masyarakat Diminta Waspada Penipuan

“Tanpa satu unit subsistem, maka pemerintahan yang besar ini akan berantakan. Penggerak agar roda pemerintahan ini berjalan tak lepas dari Aparatur Sipil Negara sendiri,” terangnya.

 Kemudian, tujuh SKPD yang kepala dinasnya masih lowong, ini sebut bupati, merupakan kesempatan bagi pejabat lain untuk dapat mengisi posisi kosong tersebut. Tentu, terlebih dahulu harus menunjukkan etos dan profesionalitas yang mumpuni dengan memberi tenggang waktu empat bulan bagi PNS untuk meningkatkan kapasitasnya.

“Kalau ada yang memenuhi standar penilaian, tidak menutup kemungkinan akan kita lantik,” tandasnya seraya menambahkan, kepada pejabat yang baru dilantik, agar segera berbenah serta menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru. (KS04)