by

Menteri Danif: Peran BLK Harus Lebih Dioptimalkan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dakhiri
Menteri Hanif Dakhiri (tengah) bersama Bupati, Wabup, Ketua DPRD, Presdir AMNT dan Direktur LPDP Bidang Kerjasama Kemenkeu RI

Sumbawa Barat, KabarSumbawa – Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano, diharapkan untuk lebih dimaksimalkan perannya. Menggandeng pihak swasta dalam pengelolaannya pun diperlukan guna menciptakan tenaga kerja KSB yang berkualitas dan berkompeten.

“BLK harus bisa difungsikan seoftimal mungkin. Hal dilakukan melalui pemberian perhatian lebih pada program peningkatan kompetensi dan daya saing angkatan kerja. Baik itu pengembangan instruktur, maupun penambahan peralatan serta program pelatihan lainnya,” Ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Hanif Dakhiri, Minggu (20/11).

Segala keterbatasan dalam pengelolaan BLK, kata Menteri Danif, Pemkab KSB harus bisa mensiasatinya. Seperti keterbetasan fasilitas latihan, pun tenaga ajar/instruktur. Dengan menggandeng pihak ketiga pun, tentunya bisa memaksimalkan peran BLK Poto Tano

“Tentu hal tersebut lebih memaksimalkan peran dari BLK ini yang sudah terbentuk, Keterlibatan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di KSB merupakan salah satu langkah untuk pengembangan BLK yang ada selama ini,” bebernya.

Keuntungan yang bisa diambil apabila menggandeng pihak swasta, lanjut Menaker, pasti akan banyak. Seperti program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri atau usaha setempat, pun instruktur professional usaha yang berada di bumi pariri lema bariri ini. Dan keberadaan BLK ini juga bisa menjadi sarana pelatihan kewirausahaan.

Baca juga:  Beberapa Perewat yang Mogok, Mulai Kembali Bekerja

“Selain mampu menjadi lapangan kerja baru di daerah, terciptanya wirausaha baru juga penting untuk membantu pertumbuhan ekonomi daerah.” paparnya.

Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST memaparkan, semua komponen pemerintah dan usaha harus disinergikan untuk mengoptimalkan peran BLK ini dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan berkompeten.

“Oleh karenanya, gerakan yang sifatnya masif yang dilakukan baik itu oleh Pemda maupun  perusahaan swasta sangat diharapkan  untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang ada.” ungkap Wabup.

Yang paling utama, ujar wabup, peningkatan peran dan kualitas para instruktur di (BLK). Dimana, Pembinaan instruktur harus dipahami sebagai upaya pendayagunaan instruktur dalam penyelenggaraan pelatihan yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

Baca juga:  Cegah Covid-19, Pintu Masuk Lunyuk Diperketat

Dengan adanya jumlah pengangguran yang masih tinggi yang masih menjadi masalah di KSB hingga saat ini, keberadaan BLK tidak hanya di fokuskan untuk penyelenggaraan pelatihan saja. Melainkan bisa menghasilkan output pelatihan tenaga kerja yang kompeten.

“Sehingga nantinya bisa  terserap secara optimal di pasar kerja yang ada.” ujarnya. (KS04)