Bupati Sumbawa Barat
Sumbawa Barat, Kabar Sumbawa – Hak untuk tahu, juga disertai dengan tanggung jawab atas pengelolaan informasi yang sesuai prosedur dan semangat Keterbukaan Informasi Publik. Karena, kepala desa merupakan agen dan corong utama di desa dalam pelayanan ke masyarakat, menjadi penyambung ide dan pikiran kepala daerah.
“Jadi, marilah berkontribusi untuk pengelolaan informasi yang benar dan bertanggung jawab, tidak menjadi provokator atau penyulut informasi yang belum tentu benar.” Tegas Bupati Sumbawa Barat, Dr.Ir.H.W.Musyafirin,MM., saat membuka Workshop Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Pembentukan PPID Desa, pada Rabu (28/9), di Ruang Sidang Sekretariat Daerah, Sumbawa Barat.
Bupati menekankan, setiap kepala desa harus bisa memahami amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Daerah KSB Nomor 5 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik dari Badan Publik ke pemohon informasi publik.
Kaitannya dengan pemerintah desa, kewajiban tersebut diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dimana kepala desa berkewajiban memberikan informasi kepada desa. Lalu, ada MoU Kemendes PDTT dan Komisi Informasi Pusat sudah menandatangani nota kesepahaman untuk mendorong keterbukaan Informasi Publik. Dengan UU Keterbukaan Informasi Publik,
“Maka permintaan dan pengelolaan informasi memiliki prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan.” Ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, dengan danya pencanangan Desa Benderang Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 6 Oktober mendatang, artinya desa tengah menuju pemenuhan kebutuhan informasi publik.
“Karena rakyat butuh tahu segala informasi demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan.” Timpalnya (KS/04)
