by

Petakan Penyediaan Layanan Dasar Masyarakat, Bappeda Gelar Loka Karya

Sumbawa Besar, Kabar Sumbawa-Bappeda Kabupaten Sumbawa bekerja sama dengan Australian Aid menggelar Lokakarya dan FGD pemetaan masalah dalam penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini digelar di ruang rapat lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (30/8/2016) dan akan berlangsung selama dua hari.

Dalam sambutannya Kepala Sub Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Woro S Sulistyaningrum mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Sumbawa yang telah bekerjasama dalam menggelar kegiatan ini. Lokakarya ini digelar dalam rangka memfasilitasi permasalahan kemiskinan yang masih tinggi. Menghadapi persoalan tersebut, dibentuk Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK) yang bermitra dengan Australian AID. Pemetaan merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi kebutuhan dan tindak lanjut program yang diperlukan bagi peningkatan dan perluasan layanan dasar bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berada pada garis kemiskinan dan rentan. Hal tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan memperoleh dukungan dari masyarakat.

Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah dalam sambutan singkatnya menyampaikan, bahwa dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan maka penanggulangan kemiskinan merupakan hal utama yang harus dilakukan. Masalah kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan akan tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat menjadi miskin. Karena sifatnya yang multidimensional, timbulnya masalah kemiskinan diakibatkan oleh sulitnya seseorang atau masyarakat dalam mengakses kebutuhan dan hak-hak dasarnya, seperti pendidikan, kesehatan, maupun identitas hukum.

Baca juga:  Satpol PP dan Satlinmas NTB, Siap Jaga Keamanan Pariwisata

“Kami sadar bahwa akses pendidikan yang baik akan dapat memutuskan mata rantai kemiskinan. Akses dibidang kesehatan akan memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sehingga mampu hidup mandiri. Sedangkan kepemilikan identitas hukum sangat penting bagi setiap penduduk, tidak saja untuk membuktikan status sipil dan hubungan keluarga, namun juga untuk melindungi berbagai hak sebagai manusia, mempermudah akses terhadap layanan dasar, serta mengurangi risiko pernikahan anak, pekerja anak, dan perdagangan manusia. Itulah mengapa pada awal kepemimpinan, kami melakukan pembenahan-pembenahan terkait dengan pola layanan yang ada di seluruh SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan yang tersedia di SKPD terkait. Walaupun di tingkat kecamatan dan desa perbaikan layanan masih terus kita upayakan”, kata Wabup Sumbawa.

Dengan diselenggarakan lokakarya dan FGD penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan ini menjadi upaya bersama dalam melakukan pemetaan yang merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi kebutuhan dan tindak lanjut program yang diperlukan bagi peningkatan dan perluasan layanan dasar bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berada pada garis kemiskinan dan rentan. Harapannya, kehadiran KOMPAK dalam mendukung beberapa aspek perencanaan pemerintah melalui perumusan strategi peningkatan layanan dasar, sehingga dapat mendorong peningkatan layanan dasar dan perluasan kehidupan yang berkelanjutan bagi kaum miskin dan rentan. Dengan demikian maka pada tataran masyarakat, perubahan yang diharapkan adalah masyarakat miskin dan rentan dapat mengakses sumber daya yang tersedia untuk mendukung pemenuhan layanan dasar serta dapat dipantau pelaksanaannya. Sedangkan pada tingkat kecamatan, diharapkan mampu melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dasar secara efektif dan menjangkau masyarakat miskin dan rentan. Demikian halnya di tingkat kabupaten, dapat melakukan perencanaan dan penganggaran berbasis bukti untuk pemenuhan SPM pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan.

Baca juga:  84 Pejabat Eselon II Dan III Di Lingkup Pemkab Sumbawa Dimutasi

“Saya sangat berharap melalui lokakarya ini diharapkan dapat merumuskan sejumlah strategi penanganan masalah layanan dasar baik di tingkat kecamatan maupun desa, termasuk dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara kecamatan, desa, dan masyarakat serta mendorong komitmen dalam menindaklanjuti perbaikan layanan jasa kepada sejumlah bidang proritas daerah”, lanjut Haji Mo sapaan akrab Wabup Sumbawa. (KS/001)