oleh

Kelistrikan Di NTB Terburuk Kedua Di Indonesia

anggota Komisi VII DPR Kurtubi
Kurtubi
Anggota Komisi VII DPR

Sumbawa Besar, Kabar Sumbawa-Kelistrikan di Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan terburuk kedua di Indonesia. Hal ini terlihat dari seringnya terjadi pemadaman dan kurangnya kapasitas listrik yang sering dikeluhkan masyarakat. Kondisi ini merata hampir di seluruh kabupaten/kota di NTB termasuk Kabupaten Sumbawa.

Anggota Komisi VII DPR RI, Dapil NTB Kurtubi saat melakukan kunjungan di Sumbawa Besar, Sabtu (27/08/2016) menjelaskan, khusus untuk Provinsi NTB, electrivicasy ratio masih rendah dan termasuk salah satu terendah di Indonesia.

Dikatakan, kondisi itu menjadi tantangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan listrik di NTB, untuk mengupayakan sebanyak-banyaknya yang sedang dibangun agar cepat selesai. “Demi mempercepat proses investasi yang akan masuk ke daerah ini, diupayakan agar mempercepat pembangunan pembangkit listrik dalam kapasitas yang lebih ditingkatkan,” kata Kurtubi.

Baca juga:  Bupati Berkeyakinan Relokasi RSUD Sumbawa Dapat Terealisasi

Kurtubi juga menyayangkan, keberadaan sejumlah pembangkit listrik yang mangkrak di Kabupaten Sumbawa, ini akan menjadi perhatian khusus untuk disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Komisi VII. Pembangkit listrik dimaksud antara lain, PLTS di Labangka, PLTMH di Batu Rotok, Kecamatan Batulanteh dan tidak jelasnya kelanjutan pembangunan PLTU di Labuhan Badas, meski lokasinya sendiri sudah ada.

Mengetahui berbagai permasalahan kelistrikan itu, Kurtubi mengaku akan menyampaikannya ke Pemerintah pusat khususnya Kementerian ESDM. “Saya menerima aspirasi tentang banyak pembangkit listik yang mangrak di Kabupaten Sumbawa khususnya. Ini pasti saya sampaikan kepada pemerintah, kepada Menteri ESDM dan kepada Direktur Jenderal kelistrikan serta kepada Dirut PLN sebagai mitra utama Komisi VII,” kata Kurtubi.

Baca juga:  Tersisa 1% Warga Sumbawa yang Belum Perekaman KTP-el

“Apapun alasannya harus ada solusi. Negara tidak boleh dirugikan oleh cara tata kelola seperti ini. Harus ada upaya untuk mengusut siapa yang bertanggung jawab. Sudah terlalu banyak negara ini rugi sementara rakyat butuh listrik,” tandas Kurtubi. (KS/001)

ksbksb ksbksb