by

Usulan Struktur Perangkat Daerah Masih Bisa Berubah

HM Husni Djibril , BSc  Bupati Sumbawa
HM Husni Djibril , BSc
Bupati Sumbawa

Sumbawa Besar, Kabar Sumbawa-Bupati Sumbawa pada Sidang Paripurna tentang Penyusunan Ranperda Organisasi Perangkat Daerah telah memaparkan tentang berbagai perubahan struktur perangkat daerah. Perubahan tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah. Kendati demikian konsep yang diajukan tersebut tidak serta merta disetujui DPRD, karena mekanismenya harus melalui pembahasan untuk kemudian dapat ditetapkan menjadi sebuah Perda.

Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril , BSc usai membuka kejuaraan Tenis Terbuka Bupati Cup 2016, Jum’at (19/8/2016) mengatakan, struktur organisasi yang diusulkan masih dalam pembahasan, dan konsepnya masih sebatas masukan pemerintah daerah. Dari konsep ini nantinya akan dilakukan dan dibahas oleh DPRD bersama eksekutif. Sehingga apapun hasilnya tentu melalui kajian dan diskusi antara eksekutif dan legislatif. “Usulan yang disampaikan kepada DPRD mengacu pada ketentuan dan aturan yang dituangkan dalam usulan tersebut. Sehingga rumusan yang dihasilkan benar benar selektif. HM Husni Djibril membeberkan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dibentuk. Hal itu pun dituangkan dalam Rancangan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2016, yang dibacakan pada sidang paripurna Kamis (18/8/2016).

Dikatakan, dalam pembahasan nantinya akan dikaji sejauhmana fungsi dan semangatnya, sebab berdasarkan aturan apapun konsekwensinya usulan tersebut harus tetap diajukan. Tetapi ketika ada penilaian lain dari DPRD kami juga akan tetap sharing dengan DPRD, sehingga keputusannya merupakan pertimbangan dua lembaga disesuaikan dengan kondisi belanja aparatur.

Baca juga:  Pansus DPRD Minta Pemda Belajar Dari Pengalaman

Sebagaimana telah dipaparkan Bupati, jumlah perangkat daerah yang dibentuk sebanyak 56 yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat.

Dinas Daerah sebanyak 22 Dinas yakni :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja;

6. Dinas Pemadam Kebakaran;

7. Dinas Sosial;

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

9. Dinas Pangan;

10. Dinas Lingkungan Hidup;

11. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

13. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

14. Dinas Perhubungan;

15. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;

16. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

18. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;

19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

20. Dinas Kelautan dan Perikanan;

21. Dinas Pertanian; dan

22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Badan Daerah ada 7 yang terdiri atas :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Baca juga:  Survey OMI untuk Caleg Kabupaten Tidak Valid dan Tak Bermetodologi !

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

3. Badan Pendapatan Daerah;

4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;

5. Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Badan Penyelenggara/Sekretariat Dewan Pengurus Korpri; dan

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sementara untuk kecamatan tidak ada perubahan jumlahnya tetap 24 kecamatan. Namun terhadap Rumah Sakit Umum menjadi UPT di bawah Dinas yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. “Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang,’’ paparnya, (KS/001)