oleh

Dukung Kinerja Pemerintahan, Mutasi Adalah Sebuah Keharusan

Syamsul Fikri
Syamsul Fikri AR, SAg, MSi
Ketua Komisi I DPRD Sumbawa

Sumbawa Besar, Kabar Sumbawa—Mutasi merupakan sebuah hal yang harus dilakukan, guna mendukung kinerja pemerintahan agar menjadi pemerintahan yang lebih baik. Sehingga menjadi keharusan bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk selalu bekerja dengan optimal dan menunjukkan kemampuan dan loyalitasnya agar  dapat berbuat yang terbaik bagi kemajuan daerah. Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD, Syamsul Fikri AR, SAg, MSi ditemui Kabar Sumbawa usai Sidang Paripurna Kamis (28/7/2016).

Dikatakan Fikri, Berdasarkan penilaian dan evaluasi yang dilakukan masih ada sejumlah SKPD yang kinerjanya masih lemah dan perlu ditingkatkan, kendati banyak juga SKPD yang telah menunjukkan kinerja baiknya. Sebagai contoh Dinas Pekerjaan Umum (PU) kinerjanya sudah cukup bagus, tapi perlu untuk ditingkatkan lagi. termasuk Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dan juga Dinas Kehutanan dan Perkebunan. “Kalau tidak ada intervensi Bupati permasalah illegal logging tidak mampu dituntaskan, padahal permasalahan ini terjadi sudah cukup lama dan terkesan ada pembiaran, kalau bupati tidak segera mengambil sikap kemungkinan hutan Sumbawa sudah dibabat habis, ” kata Fikri,

Baca juga:  Distribusi Air Bersih Dihentikan

Di bidang Peternakan, Fikri juga menyoroti belum optimalnya kinerja dinas terkait, terutama penanganan masalah kerbau Sumbawa yang notabene menjadi ikon Sumbawa. “Populasi Kerbau Sumbawa dari tahun ke tahun kondisinya semakin menurun, perlu langkah dan tindakan segera untuk menyelamatkan populasi kerbau Sumbawa,” tandas Fikri.

Terkait keberadaanya yang juga sebagai Ketua Timses Husni-Mo Fikri menambahkan, mutasi adalah sebuah kebutuhan biasa untuk mendorong agar ASN yang memiliki kinerja kurang baik menjadi lebih baik. Dirinya juga memberikan apresiasi terhadap kinerja KPPT yang semakin meningkat, “Bisa saja posisi ini dipertahankan tetapi yang melakukan penilaian adalah Bupati dan Wakil Bupati, sehingga berkaitan mutasi itu adalah kewenangan dan hak prerogative Bupati dan wakil Bupati,” paparnya.

Terkait beberapa spekulasi yang beredar sekitar rencana mutasi jilid I, Fikri menilai beberpa dinas sudah menunjukan etos kerja yang baik, namun masih ada beberapa dinas yang memang belum maksimal bekerja. Pihaknya dalam hal ini berharap kepada Kepala Bappeda harus mampu mengimbangi kerja Bupati dan Wakil Bupati sesuai visi dan misi pemerintah. Selain itu DPPK dinilai juga sudah sangat menguasai bidang pekerjaannya.

Baca juga:  Bupati Paparkan 56 Struktur OPD Pada Sidang Paripurna

Ditanya tentang beberapa hal yang telah disebutkan apakah itu akan menjadi rekomendasi tim, Fikri menanskas bahwa hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Bupati dan wakil Bupati. Namun karena tim sukses tidak pernah dibubarkan dirinya merasa bertanggung jawab penuh terhadap relawan dan tim kolaisi. “Dikala Bupati/Wakil Bupati minta saran, maka kami akan memberikan masukan sebagai tim, perkara diterima atau tidak itu merupakan kewenangan Bupati dan Wakil Bupati,” pungkasnya. (KS/001)

News Feed