oleh

BKPP Laksanakan Diklat Bendahara Keuangan Daerah

Sumbawa Besar, Kabar Sumbawa-Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan Diklat Teknis bagi Bendahara Keuangan Daerah di Aula Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Senin ( 18/7/2016). Hadir Wakil Bupati Sumbawa, Kepala BKPP dan perwakilan kepala SKPD beserta para peserta Diklat.

Dalam Laporannya Kepala BKPP Kab. Sumbawa Drs. H. Hasan Basri menyampaikan bahwa terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita – cita negara. Untuk itu pemerintah daerah diharuskan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang mampu bekerja secara profesional dalam bidangnya khususnya para pengelola keuangan daerah. Tujuan diselenggarakan Diklat Bendahara Keuangan daerah adalah untuk meningkatkan kompetensi bendahara yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Diklat Bendahara Keuangan daerah ini dibagi dalam 2 angkatan yang dilaksanakan selama 5 hari dan meliputi 60 jam pelajaran. Angkatan 1 tanggal 18 s/d 22 Juli 2016 dan angkatan 2 tanggal 25 s/d 29 Juli 2016 yang dilaksanakan di Hotel harapan Sumbawa Besar. Peserta dibagi 2 angkatan yang berjumlah 60 orang yang terdiri dari SKPD/ Unit Kerja pemerintah Kabupaten Sumbawa. Tenaga pengajar terdiri dari Widyaiswara Provinsi NTB, narasumber dari BPKP perwakilan Provinsi NTB dan pejabat Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Baca juga:  Presiden Jokowi Dorong Peningkatan Kerja Sama dengan Sri Lanka

Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah dalam sambutannya menyampaikan, sejak terjadinya reformasi di bidang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara/daerah, dengan diberlakukannya UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan PP No 71 tahun 2010 tentang sistem akuntasi pemerintahan, telah terjadi perubahan paradigmatik di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, antara lain mencakup masalah penatausahaan keuangan yang harus dilaksanakan secara relevan, handal dan akuntabel. Hal ini dimaksudkan agar keuangan daerah yang dibebankan berdasarkan APBD merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan benar.

Diklat bendahara keuangan daerah dilaksanakan dengan harapan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ke depan makin terwujudnya pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik (clean goverment and good governance). Pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik merupakan kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yaitu dengan mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menghasilkan pertanggung jawaban keuangan yang disusun secara akurat. Satuan kerta perangkat daerah (SKPD) sebagai salah satu entitas pelaporan keuangan daerah yang merupakan bagian dari entitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), sangat mempengaruhi pemberian opini BPK RI terhadap kecukupan pengungkapan, sehingga dengan ketaatan kita terhadap pengelolaan keuangan sesuai ketentuan, diharapkan mampu meningkatkan nilai audit hasil pemeriksaan kearah yang lebih baik.

Baca juga:  Volume sampah meningkat 100 Persen Di Bulan Ramadhan

Wabup Sumbawa menambahkan, diklat tersebut merupakan salah satu langkah strategis yang harus dilakukan dalam rangka merespon tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan tersebut. Diharapkan pula diklat tersebut mampu meningkatkan kapasitas, kompetensi, profesional aparatur pengelolaan keuangan daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya, sehingga kinerja pengelolaan dan penatausahaan keuangan senanatiasa konsisten, dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sesuai ketentuan yang berlaku. (KS/001)