oleh

Hormati Proses Hukum, Usulan PAW Abi Mang Cs Belum Bisa Dilaksanakan

Lalu Budi KETUA DPRD SBW
L. Budi Suryata SP
Ketua DPRD Sumbawa

Sumbawa Besar, Kabar Sumbawa—DPRD Sumbawa belum bisa memproses usulan PAW yang diajukan oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumbawa, H Farhan Bulkiah. Pasalnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, jika salah satu pihak masih ada yang melakukan tindakan upaya hukum, maka proses PAW belum dapat dilaksanakan, sambil menunggu adanya keputusan hukum tetap (Inkrah). ”Kami belum bisa menindaklanjuti usulan PAW yang diajukan oleh H. Farhan Bulkiah, SP terhadap H. Abi Mang Cs karena proses hukumnya sedang berjalan, ketika sudah ada keputusan tetap maka tidak ada alasan bagi kami untuk menunda proses tersebut,” ujar Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata, SP.

Baca juga:  Ulang Tahun Ke- 58, Kabupaten Sumbawa Dapat Bantuan Dari Kemensos RI Rp. 73,2 Miliar

Dikatakan, terkait surat kedua yang dilayangkan Ketua DPD Partai Golkar Sumbawa, Haji Farhan Bulkiah, SP kepada DPRD Sumbawa beberapa waktu lalu untuk segera dilaksanakan hearing. DPRD telah menanggapi surat tersebut dan mengagendakan Selasa (25/7) untuk dilaksanakan hearing. “Sejauh ini DPRD hanya melakukan fasiltasi saja dan tidak dapat memutuskan apa hasil dari pertemuan tersebut, keputusannya tetap kami serahkan kepada masing-masing pihak,” kata Budi.

Berkaitan dengan rencana hearing tersebut, Senin (18/7/2016) DPRD telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umun (KPU) Sumbawa, Kabag Hukum Setda Sumbawa untuk menyikapi usulan  proses PAW yang diajukan kubu H Farhan. Dari hasil komunikasi dan koordinasi yang dilakukan tersebut semuanya berpendapat sama bahwa proses PAW belum dapat dilaksanakan, sampai adanya keputusan hukum tetap. “Diskusi berjalan sangat dinamis, semuanya sepakat dan konsisten dengan apa yang sudah disampaikan bahwa jika ada yang masih berperkara maka akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Sebab jika ditindaklanjuti tentu akan terjadi gugatan baru. Kami on the track saja, dengan menjalankan tugas dan kewenangan sesuai aturan perundangan yang berlalu,” tandas Budi. (KS/001)

Baca juga:  DED KPB Labangka Akan Direview