oleh

Terkait PAW, Fikri Tidak Takut Dengan Ancaman Biok

Syamsul Fikri SAg.MSi
Syamsul Fikri AR, SAg, MSi
Ketua DPC Partai Demokrat Sumbawa

Sumbawa Besar, Kabar Sumbawa-Ancaman Syamsuddin Biok untuk menempuh jalur hukum terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) di tubuh Partai Demokrat ditanggapi santai oleh Ketua DPC Partai Demokrat, Syamsul Fikri AR, SAg, MSi. “Saya tidak pernah merinding bahkan takut dengan ancaman itu, karena tugas saya adalah mengamankan apa yang telah menjadi kebijakan Ketua DPD Partai Demokrat, Dr. H. Zainul Majdi, MA. Silahkan saja tempuh jalur hukum dan kami tidak pernah bergeming dengan apa yang sudah menjadi kebijakan partai,” ujar Fikri.

Fikri menilai, sikap dari mantan kader Partai Demokrat Syamsuddin Biok adalah bentuk ekspresi kekecewaan terhadap keputusan Partai yang telah memberhentikannya. Namun pihaknya akan tetap berkomitmen untuk mengamankan apa yang telah menjadi keputusan partai. “Silahkan saja tempuh jalur hukum dan kami tetap teguh memegang aturan dan garis partai,” kata Fikri.

Baca juga:  MUI Sumbawa: Mari Hargai Proses Pemilu Damai

Terkait tudingan pemotongan gaji sebesar Rp 1 Juta setiap bulannya bagi seluruh anggota DPRD dari Partai Demokrat, Fikri menanggapi hal itu sudah menjadi kesepakatan di internal partai. Bahkan dirinya yakin semua fraksi di DPRD Sumbawa juga menerapkan hal yang sama.

Sementara terhadap pemotongan sebesar 30 persen dana aspirasi DPRD, Fikri menjelaskan pemotongan itu diperuntukkan bagi calon-calon anggota legislative (Caleg) dari Partai Demokrat yang tidak duduk di kursi DPRD. Sebagai contoh di Dapil I ada 9 Caleg, dari 9 Caleg tersebut 8 Caleg yang tidak naik. Sehingga potongan 30 persen dikalikan 4 menjadi Rp. 1 Milyar 200 Juta yang diperuntukkan bagi caleg yang tidak naik. “Saya memikirkan calon yang tidak naik dan saya bangga sebagai inisiator hal ini, karena pemotongan tersebut bukan atas keinginan saya sendiri, namun telah disepakati oleh seluruh anggota.

Baca juga:  Sumbawa Butuh Pemimpin Cerdas Kurangi Pengangguran

Ditambahkan Fikri, secara aturan kesepakatan yang dibuat adalah untuk kepentingan reses, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk mensupport yang lain. “Apanya yang menyalahi, wajar orang yang kecewa, kalau memang tidak setuju kenapa tidak memprotes sejak awal, kenapa dia juga menandatangani fakta integrtitas itu,” tandas Fikri. (KSYD)

ksbksb ksbksb