by

Fahri Hamzah: Pemda Sumbawa Harus Punya Wibawa dan Tidak Lagi Terjebak

wawancara dengan fahri hamzah
Fahri Hamzah
Wakil Ketua DPR RI

Sumbawa Besar, Kabar Sumbawa—Pemerintah Kabupaten Sumbawa diharapkan punya wibawa dan tidak lagi terjebak terkait rencana kelanjutan operasional tambang Batu Hijau. Sebagaimana diketahui bahwa saham kepemilikan tambang Batu Hijau kini telah dipegang oleh PT. Medco Internasional. Dari semua konsep kepemilikan saham, ada dua hal yang paling penting, yakni jaminan setoran kepada daerah dan keberlanjutan dari proses pembangunan yang disertai denan perbaikan infrastruktur terutama di wilayah Selatan Sumbawa. “Gak usah gagah-gagahan memiliki status kepemilikan saham, namun tidak ada jaminan setoran kepada daerah, apalagi daerah menjebak diri dalam hutang,” ujar Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah, SE kepada Kabar Sumbawa, Sabtu (9/7).

Menurut Fahri, yang paling penting dari semua proses tersebut, harus dipastikan tentang jaminan setoran yang terbanyak bagi daerah, kemudian keberlanjutan dari proses pembangunan baik sekarang dan akan datang harus disertai dengan perbaikan infrastruktur terutama di wilayah Selatan Sumbawa. Wilayah Selatan harus juga mendapatkan perhatian karena banyak potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika pembangunan hanya terfokus pada wilayah Utara saja maka akan muncul kantong-kantong kemiskinan di wilayah Selatan. “Sumbawa pernah memiliki saham Newmont, namun apakah dari kepemilikan saham tersebut tersebut Sumbawa dapat setoran, tidak kan?,” kata Fahri.

Baca juga:  BKPP Laksanakan Diklat Bendahara Keuangan Daerah

Dikatakan, tambang jadi pusat kemakmuran tetapi tidak menyebar, disekitar tambang tidak tersebar kesejahteraan. Harusnya yang punya lahan punya wibawa, interest pribadi wibawa rendah. Yang penting jelas setoran bagi rakyat, bagi APBD yang membuat setoran belanaja daerah lebih tinggi. Kita sebagai pemilik lahan harus punya wibawa karena yang kita bela adalah kepentingan rakyat. “Saya belum tahu prosesnya sampai dimana, tetapi pimpinan daerah harus terbuka karena bila prosesnya ditutupa kami tidak bisa mendukung seperti kasus divestasi yang pernah terjadi,” tandas Fahri. (KS/YD)

Comment