oleh

Bidang Kesehatan Menjadi Fokus Laporan Pansus LKPJ

Sumbawa Besar, Kabar Sumbawa—Sejak dibentuk  pada 18 April lalu. Pansus LKPJ Kepala Daerah telah menjalankan tugasnya di lapangan. Berbagai masukan diserap oleh seluruh anggota pansus, salah satunya bidang kesehatan yang menjadi fokus laporannya.

Ketua Pansus LKPJ, Abdul Rafik ditemui usai rapat dengan anggotanya Senin (25/4) kemarin mengatakan, pihaknya cukup banyak mendapat masukan dari anggota terkait bidang kesehatan. Baik untuk tenaga dokter di puskesmas, keberadaan dokter spesialis, serta soal BPJS.Terkait penempatan tenaga dokter, kata Rafik, puskesmas memiliki peranan penting dalam menangani bidang kesehatan ditingkat desa dan kecamatan. Sehingga perlu ditempatkan tenaga dokter yang berkompeten. Sehingga keluhan pasien dapat ditangani secara maksimal. ‘’Puskesmas memegang peranan yang sangat penting di tingkat paling bawah. Artiinya, penempatan dokter di puskesmas itu harus betul-betul dokter yang memiliki kemampuan dasar. Sehingga terhadap kasus-kasus kesehatan yang terjadi bisa ditekan seminimal mungkin. Sehingga pasien bisa ditangani di puskesmas, tanpa harus dirujuk ke rumah sakit,’’ ujarnya.

iklan kampanye

Terkait dokter spesialis, menurutnya perlu ada terobosan dari Pemda untuk mendatangkan dokter spesialis ke Sumbawa. Sejauh ini diketahui cukup banyak dokter spesialis yang ingin bertugas di Sumbawa, namun mengurungkan niatnya karena mengetahui insentif yang akan diberikan terlalu kecil. ‘’Sehingga kami mendorong Pemda untuk segera memikirkan bagaimana insentif yang layak itu segera kita anggarkan. Sehingga akan memancing dan mendatangkan dokter-dookter spesialis ke Sumbawa ini,’’ tambahnya.

Baca juga:  Bupati Sumbawa Bersama Rombongan Akan Kunjungi Korban Banjir Bima

Menyangkut BPJS, menurutnya sejauh ini pihaknya masih menerima laporan soal masih adanya masyarakat yang belum mengerti BPJS. Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, membuat masyarakat belum terdaftar. Padahal ini penting, dalam membantu masyarakat untuk berobat. ‘’Dikes dan BPJS harus turun ke lapangan untuk memberikan sosialiasi ke masyarakat. Yang saya lihat ada sosialisasi, tapi dilakukan di kantor Bupati, artinya itu tidak menyentuh langsung ke masyarakat terbawah. Seharusnya libatkan Kades, Camat, untuk berikan pemahaan ke masyarakat terkait BPJS ini,’’ tandasnya. (KS/YD)