oleh

Jurus Jitu Tagih Deviden PT DMB, Pansus Keluarkan Tiga Butir Rekomendasi

Sumbawa Besar, Kabar Sumbawa — Pertemuan final terkait deviden PT DMB antara Komisi II DPRD Sumbawa, Pansus Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dan Kepala Biro Ekonomi Pemprov NTB, Selasa (19/4), berhasil mengeluarkan tiga butir rekomendasi.

Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Kamaluddin ST didampingi Wakil Ketua ILham Mustami SAg awalnya berlangsung cukup alot. Namun pada keputusan akhir, masing-masing pihak bersepakat untuk melahirkan rekomendasi bersama yang kemudian akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai acuan untuk memutuskan terkait penagihan deviden PT DMB.

iklan kampanye

Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq ditemui usai pertemuan tersebut menjelaskan, bunyi dari tiga butir rekomendasi tersebut yang pertama DPRD Sumbawa dan DPRD KSB mendesak tiga pemerintahan untuk melakukan penagihan deviden sebesar Rp,35 Milliar, kemudian mendesak ketiga pemerintahan untuk melakukan upaya hukum, baik melalui somasi maupun menunjuk  pengacara Negara, sedangkan butir ketiga, berbunyi setiap apapun yang menjadi pembahasan terkait divestasi, DPRD harus dilibatkan agar deviden itu segera dibayarkan. “Kami berharap agar rekomendasi DPRD Sumbawa, Pansus DMB dan Komisi II DPRD KSB ini bisa dijadikan acuan agar proses pembayaran deviden itu segera dapat terealisasi,” ujar Rafiq.

Baca juga:  Soal Lahan Samota, Ketua DPRD Sumbawa Sesalkan Pernyataan Kepala KPPT

Ditambahkan, pembahasan masalah deviden PT DMB telah menempuh perjalanan waktu yang cukup panjang. Mengacu kepada data dan fakta yang diperoleh tim seakan terjadi keanehan, dimana semakin ditelusuri melalui konsultasi diperoleh fakta kebohongan yang terjadi. Sehingga pada prinsipnya kebohongan yang terjadi harus diusut tuntas seiring upaya untuk melakukan penagihan terhadap tunggapan deviden maupun advent deviden. “Kami tidak ingin tunggakan ini tidak dibayar, karena deviden merupakan hak pemerintah daerah,”tandasnya. (KS/YD)

iklan debat