oleh

Kejaksaan Siap Bantu Pemda Tagih Deviden PT DMB

Kejari Sumbawa
Paryono, SH, MH
Kejari Sumbawa

Sumbawe Besar. Kabar Sumbawa–Upaya Pemerintah Daerah dan DPRD Sumbawa untuk mengejar sisa piutang daerah yang belum dibayarkan PT Daerah Maju Bersaing (PTDMB) atas deviden kepemilikan saham PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) terus dilakukan. Bahkan sejauh ini belum diketahui proses yang tengah berjalan soal penagihan tunggakan deviden tersebut. Terkait hal itu Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa menawarkan diri siap membantu menagih deviden tersebut,

Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Paryono, SH, MH  mengatakan, pihaknya siap membantu Pemda untuk menagih tunggakan deviden itu , hal ini dilihat dari sisi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).  Namun sayangnya hingga saat ini belum ada surat permohonan bantuan berupa kuasa untuk melakukan penagihan dari Pemda Sumbawa dan KSB. Padahal sejauh ini kedua Pemerintah Daerah tersebut telah melakukan kerjasama dengan Kejaksaan terkait persoalan perdata dan tata usaha negara.“Kami bisa dilibatkan untuk menagih, dan ini akan lebih efektif,”ujar Kajari

Menurut Paryono, ketika nantinya Kejaksaan dilibatkan dalam penagihan, artinya tentunya sudah ada surat permohonan dari kedua Pemerintah Daerah yakni Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Selanjutnya Kejaksaan akan memanggil seluruh pihak terkait untuk mencari kejelasan di mana letak permasalahannya. Bahkan Kejaksaan terlebih dahulu melakukan penelaahan. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada unsur lain atau tidak. Ketika ditemukan unsur korupsi di dalamnya, tentu saja akan ditolak. “Kami tidak boleh menerima Surat Kuasa Khusus dengan adanya dua kepentingan yang berbeda. Di satu sisi kami ingin menindak korupsi, di sisi lain ingin membantu pemulihan keuangan negara. Dan ini tidak boleh terjadi,” jelasnya.

Baca juga:  Kasus Wamena, Tujuh Warga Sumbawa Berhasil Dipulangkan


Untuk diketahui, PT DMB merupakan perusahaan patungan tiga pemerintah daerah, meliputi Pemprov NusaTenggara Barat (NTB), Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. PT DMB kemudian menjalin kemitraan dengan PT Multi Capital dan sepakat membentuk konsorsium bersama yakni PT Multi Daerah Bersaing (MDB). Perusahaan inilah yang kemudian mengakuisisi 24 persen saham PTNNT. Namun dalam perjalanan dan kesepakatan yang dibuat, keuntungan dari kerjasama ini dibagi menjadi 75 persen untuk Multi Capital dan 25 persen diserahkan PT DMB.Dari 25 persen keuntungan yang didapat PT DMB ini, kemudian dibagi lagi, masing-masing untuk Pemprov NTB 40 persen, Pemerintah Sumbawa Barat 40 persen, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa 20 persen.Khusus untuk Kabupaten Sumbawa sebelumnya total deviden yang harus diterima sejak Tahun 2010 hingga Tahun 2015 senilai Rp 82,640 miliar.Namun yang telah terbayarkan sekitar Rp 53,676 miliar, sehingga masih tersisa sekitar Rp 28,963miliar.

 

Pada Tahun 2010 Pemda Sumbawa hanya mendapat deviden sekitar Rp 6,436 miliar dari total seharusnya sekitar Rp 8 miliar. Ada kekurangan sekitar Rp 1,563 miliar. Di tahun 2011 deviden yang diterima senilai Rp 46,240 miliar.

Baca juga:  Pengadaan Ambulance Emergency RSUD Terindikasi Mark Up


Jumlah itu sesuai dengan nilai riil yang harus diterima tahun 2011. Di tahun 2012, pembayaran deviden kembali macet. Dari total yang seharusnya diterima sekitar Rp 15,600 miliar, yang terealisasi hanya Rp 1 miliar. Ada kekurangan sekitar Rp 14,600 miliar.Sedangkan di Tahun 2013 dan 2014 yang masing-masing seharusnya dibayarkan ke Pemkab Sumbawa senilai Rp 6,400 miliar, namun hingga saat ini belum sepeserpun dibayarkan.

 

Berbagai upaya sudah dilakukan Pemda. Bahkan Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa bersama Pansus DPRD KSB sudah melakukan pertemuan dengan pihak terkait. Hingga berkunjung ke PT DMB di Jakarta untuk mencari kejelasan soal deviden tersebut, namun lagi-lagi belum menemukan titik terang atas persoalan tunggakan deviden tersebut (KS/YD)

iklan bkbpp

News Feed