oleh

DPRD Sumbawa Usulkan Peningkatan Sarana dan Prasarana Menjadi Prioritas Utama

Lalu Budi
L Budi Suryata, SP
Ketua DPRD Sumbawa

Sumbawa Besar, Kabar Sumbawa—DPRD Sumbawa menilai upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, yakni kompetensi dan kesejahteraan guru. Pelayanan BPJS Kesehatan, kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan, kompetensi tenaga kerja serta perluasan kerja dan usaha masih menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan, Hal ini dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, L Budi Suryata, SP pada kegiatan Musrenbang di alua lantai II Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (23/3).

Dikatakan, dengan percepatan pembangunan ruas irigasi dan embung serta peningkatan infrastruktur pendukung program sanitasi, air bersih dan penanganan persampahan, pembangunan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan, sebaran dan produksi luas ruang terbuka hijau dan luas hutan mangrove bagi perbaikan ekosistem wilayah pesisir.  Hal tersebut akan berimplikasi pada peningkatan pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah, meningkatkan daya saing daerah. Sehingga mampu mengejar ketertinggalan Kabupaten Sumbawa dari kabupaten lain di NTB.

Dijelaskan, beberapa pokok pikiran DPRD Sumbawa terhadap RKPD Tahun 2016 seperti,  dari Komisi I menyampaikan tentang tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusifitas daerah. Dimana hal ini difokuskan pada optimalisasi peran pemerintah dalam peningkatan kwalitas pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, pelestarian serta pengembangan seni budaya daerah. Juga dengan telah terbitnya Perbup NO 1 tahun 2016 tentang pelayann publik, demi terwujudnya pemerintah yang bersahabat (Bersih Amanah, Hebat dan Bermartabat)dalam mendorong pertumbuhan investasi daerah. Sementara menyangkut konflik Agraria, pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap persoalan status tanah di kabupaten sumbawa.seperti tumpang tindih hak milik lahan di kawasan Samota, penjarahan lahan di hutan lindung dan Eks Perhutani.Sementara menindaklanjuti permintaan instansi Vertikal berkaitan kepemilikan aset, DPRD mendorong untuk segera melakukan percepatan terhadap pengalihan aset tersebut sehinga terjadi peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Optimalisasi implementasi UU NO 6 tentang desa dan peraturannya.

Baca juga:  Tim Komunikasi: Kritikan Buat Pemerintahan Husni-Mo Ibarat Jamu

Sedangkan pokok pikiran Komisi II menyangkut program percetakan sawah baru yang saat ini kondisinya sangat memperihatinkan yang tidak disertai sarana prasarana pendukungnya seperti jaringan irigasi dan sumber air.pemberdayaan UMKM,optimalisasi pertumbuhan ekonomi dan penataan kota, penertiban pasar dan relokasi pasar.terkait dengan Deviden PT.DMB Pemda segera mengambil langkah tegas dalam menyikapi sikap PT.terkait ilegalloging, dan ilegallfishing, DPRD memintah langkah kongkrit penegakan supremasi hukum terhadap tindakan tersebut.

Sementara pokok pikiran Komisi III mengusulkan keberadaan RTH sesuai dengan ketentuan UU NO.26 tahun 2012 bahwa ruang terbuka hijau harus terpenuhi 30 persen dari luas kota.demikian juga ketersediaan sanitasi air bersih wilayah perkotaan, harus ada koordinasi yang intens dengan pemerintah provinsi dan pusat.sedangkan program pembangunan infrastruktur jalan kondisi mantap,pemda juga harus proaktif melakukan koordinasi dengan pemerintah yang lebih atas.mengoptimalkan pendapatan asli daerah pada retribusi pajak galian c,parkir, tower, persampahan, laboratorium dan alat berat.serta mewujudkan rencana detail tata ruang kawasan Samota dan kawasan lain.mendorong terbangunnya pelabuhan –pelabuhan laut yang termarjinal di kabupaten sumbawa.mendorong pembangunan jalan lingkar alas, pembangunan bendungan dan pemeliharaan bendungan,Hotmik simpang jalan negara ke lopok beru, adanya penjadwal pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PT PLN Cabang sumbawa. Pengolahan sampah rumah tangga dan normalisasi sungai.

Baca juga:  Bupati: Main Jaran, Momen Membangun Silaturrahim dan Persahabatan

Sedangkanpokok pikiran Komisi IV seperti,mewujudkan pendidikan yang berdaya saing dan akuntabel,mendorong perlindungan TKI diluar negeri, pengembangan sektor pariwisata, perlindungan anak dan relokasi Rumah sakit umum daerah.optimalisasi peran BPJS dalam melayani kesehatan masyarakat.serta antisipasi terjadinya kebakaran, Pemda mendorong pengadaan mobil Satdamkar.(KS/YD)

iklan bkbpp

News Feed