oleh

MUSRENBANG Tingkat Kecamatan, Wujudkan Sumbawa Hebat Bermartabat

Sumbawa Besar, Kabar Sumbawa — “Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melakukan keterbukaan terhadap semua pihak demi mewujudkan Sumbawa yang lebih maju dari sebelumnya,” kata Bupati Sumbawa dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Pemantapan Persiapan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan di Kabupaten Sumbawa digelar di aula lantai 3 kantor Bupati Sumbawa pada Jum’at 26/2/2016. Ikut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Sumbawa, Sekda Kabupaten Sumbawa, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, Kepala Skpd, para Camat, dan 157 orang Kepala Desa se Kabupaten Sumbawa.

Bupati Sumbawa HM. Husni Djibril menyampaikan, sinyalemen yang berkembang di dalam masyarakat, pemerintah desa, kecamatan bahkan jajaran pemerintah daerah sendiri yang memberikan stigma pesimis terhadap pelaksanaan Musrenbang. Kegiatan Musrenbang sering dipandang sebagai sebuah rutinitas belaka dan sebagai formalitas prosedur perencanaan bottom up semata. Pandangan minor ini disebabkan oleh cerita yang panjang, dimana hasil-hasil yang disepakati dalam Musrenbang sering tidak muncul di dalam APBD. Oleh karena itu, ditekankan bahwa tugas Pemerintah Daerah adalah secara perlahan tapi pasti menghilangkan pandangan minor itu. “Kita harus menjadikan setiap jenjang Musrenbang sebagai suatu tahapan perencanaan yang melahirkan prioritas-prioritas sebagai dasar penyusunan APBD dan sebagai dasar penyusunan usulan prioritas kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Beberapa hal yang menjadi tugas pelaksana Musrenbang untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang diantaranya, pertama dan yang paling mendasar adalah menyatukan pemahaman tentang makna kata prioritas. Bappeda selaku leading sektor dipercaya telah memiliki suatu instrument yang menjadi alat ukur untuk menentukan tingkat prioritas suatu usulan. Output dari instrument tersebut bisa berupa suatu nilai yang didapatkan dari akumulasi nilai beberapa indikator berdasarkan bobotnya. Nilai prioritas masing-masing kegiatan inilah yang menjadi justifkasi apakah suatu usulan menjadi prioritas atau tidak. Indikator yang digunakan bisa diambil dari faktor-faktor yang sederhana, seperti jumlah penduduk yang menikmati manfaat dari kegiatan tersebut. Indikator lainnya adalah kesesuaian usulan dengan prioritas kabupaten yang tertuang dalam RPJM. Indikator selanjutnya adalah kemungkinan pengerjaannya secara teknis, kelayakan ditinjau dari aspek ekonomi, keberlanjutan dari aspek lingkungan dan tingkat penerimaan dari masyarakat.

Kedua, masyarakat harus diberikan pemahaman tentang kemampuan fiskal yang memang sangat terbatas. Sebagai gambaran, postur APBD untuk tahun 2016 terdiri dari rencana pendapatan sebesar Rp 1,523 triliun. Rencana belanja sebesar Rp. 1,527 triliun. Dari rencana belanja sejumlah itu, sebanyak Rp. 990,4 milyar atau sebesar 64,83 persen adalah belanja tidak langsung yang diantaranya digunakan untuk membayar gaji pegawai dan belanja bantuan keuangan ke pemerintah desa. Praktisnya hanya 35,17 persen saja yang menjadi belanja langsung atau sebesar Rp. 537,41 milyar. Diantara 35,17 persen tersebut yang menjadi belanja modal hanya Rp 238,6 Milyar atau 44,41 persen dari alokasi belanja langsung, atau jika dibandingkan dengan total APBD secara keseluruhan hanya mencatat angka 15,62 persen dari total rencana belanja. Jumlah itu adalah jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk mengatasi masalah-masalah krusial yang harus segera dituntaskan. Angka 15,62 persen itulah yang digunakan untuk pembangunan jalan kabupaten, prasarana sumberdaya air dan fasilitas umum yang lain. Oleh karena itu, salah satu hal mendesak yang telah diinstruksikan kepada tim anggaran pemerintah daerah adalah melakukan evaluasi terhadap APBD 2016 dengan melakukan realokasi terhadap rencana belanja yang tidak berkorelasi langsung dengan usaha pencapaian target-target kinerja yang tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Daerah.

Di samping itu, untuk perencanaan tahun anggaran 2017 proporsi belanja modal terhadap total belanja APBD harus diusahakan meningkat minimal pada kisaran 25 persen. Angka ini akan diperoleh dengan cara menekan seefisien mungkin belanja barang dan jasa yang termasuk dalam komponen belanja langsung, seperti belanja perjalanan dinas, honorarium, atk dan makan minum yang saya nilai jumlahnya cukup signifikan.

Ketiga, masyarakat yang hadir didalam kegiatan musrenbang harus diberikan pemahaman yang komprehensif berkaitan dengan visi, misi, agenda prioritas, program, kegiatan dan target kinerja pemerintah daerah, sehingga apa yang diusulkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten Sumbawa Tarunawan, S.Sos.,SP dalam laporannya menyampaikan pelaksanaan Musrenbang kecamatan Tahun 2016 harus diakui dan diapresiasikan sebagai kegiatan yang punya nilai spesifik dan istimewa. Musrenbang Kecamatan sebagai forum lanjutan dari musyawarah RKPDes tahun 2016 harus mampu menghasilkan output yang berkualitas, untuk itu perlu dibangun persepsi yang sama bagi seluruh stake holder yang terlibat melalui rapat koordinasi tersebut, sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung optimal, efektif dan efisien.

Komentar

1 comment

  1. Jangan jadikan Musrenbang sebagai media balas jasa kepada simpatisan dan tim pemenangan di wilayah pemenangan. Musrenbang harus bisa objektif dengan memperhatikan prioritas masalah di tiap kecamatan. Utamanya adalah masalah pemberdayaan kegiatan ekonomi di masyarakat yang masih belum maksimal n brkrlanjutan.

Comments are closed.

berita TERKKINI