oleh

Kajari Tagih Uang Pengganti, BBA Empang

Paryono SH.MH
Paryono, SH., MH
Kajari Sumbawa

Sumbawa Besar, Kabar Sumbawa — Kasus proyek BBA Empang (Bantuan Bencana Alam) ini muncul ke permukaan sekitar tahun 2007 lalu. Proyek tersebut merupakan proyek normalisasi sungai di Desa Empang, senilai Rp 850 juta. Dalam pengerjaannya, ditemukan kekurangan yakni galian sedimentasi yang seharusnya dibuang sekitar satu kilometer dari lokasi, justru ditumpuk di pinggir sungai, sehingga negara dirugikan sekitar Rp 391 juta.

Adapun tersangka daripada kasus tersebut adalah GT yang menjabat sebagai PPK dan SY selaku pelaksana proyek. Namun SY belum dieksekusi atas putusan tiga tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah karena sedang menderita sakit (stroke) dan meninggal dunia. Namun bagi ahli warisnya masih memiliki kewajiban untuk membayar uang pengganti dan denda kepada Negara melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Besar. Sejak Kajari dijabat Sugeng Hariadi, SH MH., hingga digantikan oleh Paryono, SH MH., pengembalian uang pengganti tersebut belum juga dilakukan ahli warisnya. Secara aturan, uang pengganti tersebut mestinya sudah dibayar paling lama satu bulan sejak dijatuhi vonis oleh majelis hakim.

Kajari Sumbawa Besar, Paryono, SH MH., (23/02), mengatakan, pihaknya akan merasa senang jika keluarga SY bersedia membayar uang pengganti. Tapi jika tidak, maka akan digugat. “Kalau ada kesanggupan untuk mengganti ya monggo,” ujarnya, seraya mengakui bahwa sejauh ini belum ada tanda-tanda dari pihak ahli waris SY untuk membayar uang pengganti. Sehingga akan disurati kembali disurati tentunya dengan cara persuasive.

Menurut Kajari, di undang-undang yang baru, jika terpidana menyatakan tidak sanggup untuk membayar uang pengganti maka pihak Kejaksaan berhak menyita aset-asetnya. “Satu bulan itu dia menyatakan tidak sanggup maka akan bisa disita, tetapi kami tetap menunggu I’tikat baik dari keluarga yang bersangkutan untuk membayar uang Negara tersebut,” pungkasnya.

berita TERKKINI