oleh

Warga Ai Bari Desa Kukin Resah, Tolak Jalan SAMOTA

Sumbawa Besar—Lebih 40 KK warga dusun Ai Bari desa Kukin Kecamatan Moyo Utara dan sekitarnya resah dengan adanya rencana pemerintah melanjutkan pembangunan ruas jalan Baypass SAMOTA dengan lebar sekitar 30 meter dari Tanjung Menangis menuju Limung sepanjang sekitar 21 kilo meter.
Rencana ini akan melalui areal lahan pertanian milik warga Ai Bari dan sekitarnya. Sebagian besar warga yang akan terkena dampak pembangunan ruas jalan tersebut sangat khawatir karena lahan pertanian yang sangat terbatas diwilayah tersebut akan berpindah tangan dan akan menyebabkan ketahanan pangan warga menjadi terganggu, yang akhirnya warga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pembangunan lanjutan Baypass SAMOTA akan melintasi wilayah dusun Ai Bari dan rencananya sekitar 180.344 M²  lahan warga (Tanah pertanian) yang dimiliki oleh 52 kk akan terkena dampak pembebasan lahan.

iklan

Kegiatan pembangunan ini adalah program percepatan pembangunan di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tercantum dalam Master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Rencana praktek pembebasan lahan yang menggunakan amanah UU No 2 tahun 2012 tentang  Pengadaan tanah untuk pembangunan, dirasakan sangat tidak adil oleh warga, karena informasi yang didapatkan oleh Warga, bahwa harga ganti rugi tanah berbeda dan tidak sama dengan harga tanah di wilayah desa lain padahal menjadi sasaran pembangunan proyek yang sama, seperti didesa Penyaring harga tanah yang akan dibebaskan cukup tinggi sekitar Rp. 3.400.000 per are, sementara diwilayah Ai Bari hanya di hargai dalam kisaran Rp. 800.000 – 850.000 per are.

Baca juga:  Senin, Proses Pembayaran Gaji ke-13 PNS Mulai Dilakukan

Secara kronologis, rencana pembangunan tersebut telah disosialisasikan oleh pemerintah PU kabupaten dikantor desa pungkit pada tahun 2014,  sosialisai kedua pada tahun 2015 dilakukan oleh bagian Asset Pemda Sumbawa dilaksanakan di kantor Desa kukin. Pertemuan lanjutan pada tanggal 7 maret 2015 yang di laksanakan di kantor desa kukin antara warga dengan BPN, Asset yang membahas tentang turunnya tim independen  untuk mengecek luas tanah secara paktual di lapangan, Seminggu setelah pertemuan tim aprisal turun kelapangan untuk menggali nilai atau harga ganti rugi tanah yang akan dibebaskan. Pada tanggal 15 juni 2015 yang bertempat dilantai III kantor bupati diadakan musyawarah penetapan bentuk ganti rugi oleh Panitia pelaksana pengadaan tanah, saat itu panitia memperjelas jumlah ganti rugi berkisar antara Rp. 800.000 – Rp, 850.000/are, karena ditolak oleh peserta acara tersebut bubar tanpa kesepakatan.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Hamzah. Hi., tokoh masyarakat Ai Bari, Minggu (28/06/2015), bahwa pihaknya menolak untuk menjual tanah. Warga kata Hamzah sangat keberatan dengan harga ganti rugi jalan SAMOTA, karena tidak ada keseragaman harga tanah di tempat warga dengan tempat lain.

Baca juga:  Bupati Sumbawa Lauching Layanan Halo Bidan

“Harapan saya serta masyarakat Ai Bari tidak menjual tanahnya untuk jalan  samota karena pembangunan jalan tersebut tidak kami butuhkan”, tegas Hamzah.

Dengan mencermati permasalahan tersebut, warga dalam hal ini bersama Lembaga Olah Hidup (LOH) Sumbawa menyatakan bahwa rencana  pembangunan ruas jalan SAMOTA dari Tanjung menangis ke bagian timur wilayah Kabupaten Sumbawa, adalah merupakan jalan sesat yang akan menuju kehancuran ekologis dan kehancuran ekonomi masyarakat pesisir setempat, karena program SAMOTA adalah merupakan instrument penindasan dan pemiskinan bagi masyarakat setempat.

Dengan tegas menolak rencana lanjutan pembangunan ruas jalan Baypass SAMOTA, karena bagian dari MP3EI yang merupakan gerbang dan jalan bagi  kolonisasi dan marginalisasi wilayah.

Mendesak pemerintah segera menghentikan rencana program SAMOTA, dan segera menghentikan proses negosiasi pembebasan lahan pertanian warga, karena tanah adalah merupakan asset produksi bagi keberlangsungan hidup warga setempat. Mendesak pemerintah untuk menjamin revitalisasi dan memaksimalkan kwalitas jalan reguler yang sudah ada secara berkelanjutan. (KN)