oleh

SPPD fiktif, Ketua DPRD Diperiksa Polisi

Ketua DPRD Diperiksa Penyidik PolisiSumbawa Besar—Setelah sebelumnya memeriksa anggota dan ketua Fraksi PDIP DPRD Sumbawa, penyidik Tipikor Satreskrim Polres Sumbawa kini memeriksa penasehat Fraksi PDIP yang juga Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata, terkait dugaan penyalahgunaan SPPD atau yang kerap dianggap SPPD fiktif.
Pemeriksaan terhadap Ketua DPRD dimulai sekitar pukul 09.00 Wita dan berakhir pada pukul 11.05 Wita. Penyidik Tipikor mencecar sebanyak 23 pertanyaan kepada Budi Suryata, terkait seputar mekanisme keberangkatan pihaknya dalam hal ini Fraksi PDIP ke DPRD Propinsi Bali dalam rangka konsultasi Raperda.
Di ruang penyidikan yang terbuka tersebut, penyidik mengkonfrontir Lalu Budi Suryata sembari memperlihatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan dirinya.
Kasat Reskrim Polres Sumbawa, IPTU Tri Prasetiyo, mengatakan bahwa hingga kini pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan terhadap para pihak terkait kasus tersebut. Pernyataan yang sama kembali IPTU Tri Prasetiyo kemukakan bahwa belum ada indikasi tindakan pidana yang penyidik dapatkan. Jika nanti kemudian ditemukan indikasi tindakan pidana maka pihaknya akan melanjutkan penanganan.
“Belum ditemukan indikasi tindakan pidana. Kalau memang ditemukan indikasi pidana maka kasus ini akan dilanjutkan. Sebaliknya jika tidak ditemukan maka penyidikan akan dihentikan,” ujar Kasat Reskrim.
Usai pemeriksaan, Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata, mengungkapkan bahwa dirinya diperiksa sekitar setengah jam. Keterangan ini berbeda dengan keterangan yang diperoleh wartawan dari penyidik Tipikor.
Menurut Budi, pihaknya sangat menghargai proses hukum yang terjadi terkait dengan pemanggilan Fraksi PDIP termasuk dirinya di dalamnya mengenai dugaan penyalahgunaan SPPD ke DPRD Propinsi Bali.
Ia juga telah menyampaikan kepada Fraksinya agar menghargai proses hukum yang terjadi. Adapun perjalanan dinas yang pihaknya lakukan adalah legal bukan perjalanan dinas yang fiktif. Keenam anggota Fraksi, sesuai dengan agenda yang dijadwalkan sekretariat yakni konsultasi berkaitan dengan program legislasi daerah (Prolegda.)
Menurutnya, keberangkatan Fraksi karena proses pembahasan Ranperda tersebut di dalamnya terbentuk pansus yang beranggotakan seluruh anggota DPRD. Sehingga pihaknya berkesimpulan bahwa realitasnya adalah anggota Fraksi juga anggota Pansus.
“Tujuan kami berangkat ke sana dalam rangka mereferensi anggota DPRD untuk memberikan tambahan pemahaman terkait mekanisme proses legislasi yang terjadi. Karena faktanya teman-teman di Fraksi orang baru, hanya pak Rafiq saja orang lama. Kami berkepentingan untuk meningkatkan kemampuan anggota Fraksi kami,” tandas Budi Suryata.
Ia membeberkan, bahwa proses penganggaran pemberangkatan sudah dilakukan di DPRD dan pihaknya juga berangkat ke Bali. Tetapi karena tidak memiliki waktu untuk berkonsultasi yang bertepatan dengan Kongres PDIP di Bali, maka pihaknya meminta kepada Sekretaris DPRD untuk membatalkan perjalanan dinas karena konsultasi batal dilakukan.
Berkaitan dengan hal tersebut, telah dibuat laporan dan pembatalan perjalanan dinas. Buktinya, uang panjarnya telah dikembalikan dan disertai berita acara pengembalian uang panjar tersebut.
Budi menambahkan, bahwa batalnya konsultasi oleh pihaknya tersebut bukanlah sebuah pelanggaran ketentuan, melainkan dapat diagendakan ulang. (KN)