oleh

Mahasiswa UNSA Nilai Penempatan STP di Sumbawa Terindikasi KKN

Sumbawa, —Hampir seluruh mahasiswa Universitas Samawa (UNSA), tumpah ruah di jalanan kota Sumbawa Besar menuju kantor Bupati Sumbawa, Rabu (16/04/2015). Mereka berunjuk rasa beserta para perangkat kampus seperti para dosen. Aksi unjuk rasa tersebut dimaksudkan untuk meminta Pemda Sumbawa melakukan peninjauan kembali terhadap penempatan science and technology park (STP) di Universitas Teknologi Sumbawa.
Aksi dimulai dengan melakukan longmarch dari kampus UNSA di jalan By pass, Desa Kerato, Simpang Lawang Gali, komplek pertokoan, jalan Hasanuddin dan berhenti di halaman komplek Kantor Bupati Sumbawa.
Aksi tersebut merupakan sebuah protes terhadap kebijakan Pemda Sumbawa terkait rencana lokasi pembangunan STP. Diketahui pembangunan STP tersebut mempunyai anggaran yang cukup besar (kisaran ratusan miliar). Mahasiswa dalam pernyataan sikapnya, menduga bahwa pembangunan STP tersebut diduga didesain oleh elit politik yang mengindasikan terjadinya prakter kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
Dugaan mahasiswa, menurut mereka diperkuat oleh penentuan lokasi pembangunan STP oleh pemerintah di loksi perguruan tinggi tertentu tidak melibatkan semua pihak. Bentuk proposal sederhana yang diajukan Pemda Sumbawa, dianggap sangat tidak rasional karena program dengan anggaran yang besar didapatkan dengan proposal yang sederhana yang barang tentu menyalahi sistem dan mekanisme yang ada.
Menurut mahasiswa, Pemda Sumbawa hanya berkomunikasi dengan pihak perguruan tinggi tertentu dan tidak adanya upaya untuk berkomunikasi dengan perguruan tinggi lain yang ada di Kabupaten Sumbawa. Sehingga diindikasikan bahwa Pemda dengan sengaja menutupi adanya program pembangunan STP di Sumbawa.
Di samping itu, lokasi STP yang dinilai tidak netral perlu dilakukan pengkajian dan peninjauan kembali agar dapat ditempatkan pada lokasi yang netral.
Mahasiswa menuntut Pemda Sumbawa agar meninjau kembali lokasi pembangunan laboratorium STP di lokasi perguruan tinggi tertentu. STP harus dibangunan di lokasi yang netral karena STP akan menjadi aset daerah bukan aset golongan atau kelompok tertentu. Pemda Sumbawa diminta agar tidak pilih kasih terhadap perguruan tinggi yang ada di Sumbawa. Terakhir, mahasiswa meminta agar Pemda/DPRD Sumbawa turun tangan langsung (all out) membantu proses penegerian UNSA.
Setelah sekitar setengah jam berorasi, mahasiswa ditemui Sekda Sumbawa, Rasyidi yang didampingi Asisten I Setda Sumbawa, Dr. M. Iksan, dan Kepala Bappeda, Ir Iskandar.
Sekda menjelaskan bahwa Sumbawa saat ini memang membutuhkan keberadaan STP. Mengenai lokasinya, hendaknya tidak dipersoalkan karena di manapun berada tetap dihajatkan untuk pembangunan masyarakat Sumbawa.
“Kita sepakati bersama STP harus berada di Sumbawa dan di manapun lokasinya jangan dipersoalkan,”ungkap Sekda di hadapan mahasiswa.
Hanya saja mahasiswa tetap tidak puas dengan penjelasan Sekda tersebut. Sehingga Sekda memberikan kesempatan kepada Kepala Bappeda untuk mengemukakan latar belakang dan keberadaan STP tersebut.
Menurut Kepala Bappeda, bahwa STP adalah hasil kerjasama Pemda Sumbawa dengan Badan Pusat Pengkajian Teknologi (BPPT) pemerintah pusat. Terkait lokasi, BPPT telah melakukan survey ke Sumbawa dengan syarat disediakan lahan minimal seluas 20 hektar dan berada di dekat kampus.
Tapi penjelasan Kepala Bappeda tersebut malah disanggah oleh orator yang tidak memberikan kesempatan lebih lanjut kepada Kepala Bappeda untuk menyelesaikan penjelasannya. Merasa kesal dengan sikap para mahasiswa, akhirnya Sekda, Asisten I dan Kepala Bappeda meninggalkan massa mahasiswa.
Tidak sampai di situ, tim negosiator mahasiswa berupaya bertemu dengan Sekda dan jajarannya. Namun Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman, menghalangi mereka. Setelah berupaya dengan berbagai cara termasuk diplomasi dengan Kapolres agar memberikan ijin, akhirnya tim negosiator berjumlah 3 orang diijinkan untuk bertemu dan berbicara dengan Wakil Bupati, Sekda, dan jajarannya di ruang Wakil Bupati Sumbawa.
Sayangnya, wartawan yang meliput dilarang masuk mengikuti pertemuan tim negosiator mahasiswa dengan Wakil Bupati, Sekda dan jajarannya di ruang kerja Wakil Bupati.
Salah seorang tim negosiator yang ditemui, Dr. Lahmuddin Zuhri, menjelaskan hasil pertemuan dengan Pemda menghasilkan kesepakatan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Sumbawa akan membicarakan lebih lanjut dengan para pihak mengenai lokasi STP yang dikritik mahasiswa. Pemda Sumbawa bersedia dan ikut mendorong upaya penegerian UNSA. (PSb)