oleh

Ribuan KTP Tidak Sah Beredar di Sumbawa

Drs. H. Jamaluddin Malik
Jumpa Persnya di Aula Kantor Bupati Sumbawa

kabarsumbawa.com – Ribuan KTP tidak syah beredar di Kabupaten Sumbawa, iroisnya ribuan KTP tidak syah tersebut beredar menjelang proses pemungutan suara Pemilu Legislatif 2014 ini. Dari hasil identifikasi, tercatat 6.696 KTP yang beredar dan penerbitannya diindikasikan menyalahi prosedur.

Temuan yang cukup mengejutkan ini disikapi Bupati Sumbawa Drs H Jamaluddin Malik yang langsung menggelar rapat mendadak mengundang FKPD (Forum Komunikasi Kepala Daerah) yang di antaranya Kajari, Dandim dan Ketua PN, para kepala SKPD dan seluruh camat, Selasa 8/4/2014 siang.

iklan kampanye

Dalam jumpa persnya Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik mengatakan, dua minggu terakhir di lapangan ditemukan ada ribuan KTP tidak sah beredar. KTP ini direkam melalui sekolah-sekolah oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Sumbawa. Bupati memaparkan, perekaman ini berawal, dari surat Kepala Dinas Dukcapil ke Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Februari 2014. Dalam surat tersebut ditanyakan tentang kesulitan mengaktifkan dokumen kependudukan. Karena ada sejumlah warga yang tidak memiliki identitas berupa KK, KTP, Akta Kelahiran, Ijazah, bahkan surat pindah.

Baca juga:  Pemda Siapkan Lahan Penganti BBU Sering

Dalam surat itu juga ditanyakan langkah apa yang harus dilakukan oleh Dinas Dukcapil Sumbawa. Dalam hal ini, Dirjen Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 21 Maret 2014 menjawab, sehubungan dengan banyaknya penduduk wilayah kerja Dukcapil Sumbawa tanpa memiliki identitas, dapat diambil kebijakan. Secara administratif, sebenarnya tidak ada masalah dalam isi surat edaran dari Dinas Dukcapil,. Tapi dari sisi kewenangan hal itu keliru dan tidak tepat. Karena “Yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan adalah Bupati selaku kepala daerah,” tegas JM-sapaan akrab Bupati Sumbawa

Mengingat KTP ini sudah terbit dan beredar, Pemda Sumbawa harus mengambil tindakan preventif. Sebagian besar pemilik KTP itu lanjut JM, adalah pelajar yang masih berada di bawah umur atau di bawah 17 tahun. Sebagian lainnya adalah warga luar Sumbawa yang keberadaannya di daerah ini tidak mengantongi dokumen kependudukan berupa surat pindah dari daerah asalnya.

Mengingat KTP ini sudah terbit dan beredar, Pemda Sumbawa harus mengambil tindakan preventif. Melalui camat, sudah ada sebagian KTP tidak sah itu diamankan. Camat merasa kesulitan mendeteksi keberadaan KTP tersebut mengingat pendistribusiannya tanpa melalui camat ataupun Kades. Namun distribusi KTP dimaksud langsung kepada pemohon yang dikirim via Pos ke alamat pemohon.

Baca juga:  Rapat Terbatas, Pemda Bahas Langkah Pasca Kebakaran Pasar Seketeng

Tindakan preventif lainnya, adalah mengidentifikasi KTP tidak sah ini saat pencoblosan di TPS. Meski mengantongi KTP, jika umurnya belum mencukupi kecuali sudah menikah, Bupati berharap petugas KPPS menolak yang bersangkutan. Pihaknya juga telah mengintruksikan para kepala sekolah untuk menyebar di wilayah tugasnya untuk mengidentifikasi siswanya yang mengantongi KTP memberikan hak suara pada Pileg. Yang paling penting, warga yang belum cukup umur tapi mengantongi KTP tidak sah untuk secara sadar melapor dan mengembalikan dokumen tersebut. “Kami juga sudah memerintahkan Sekda dan Asisten I mengeluarkan surat edaran agar surat edaran dari Kadis Dukcapil dipenting,” tukas JM.

Disinggung apakah peredaran KTP tidak sah ini terkait Pemilu 2014 atau motif lain ? pihaknya belum tahu apakah ada motif politik atau yang lainnya, karena perlu pengecekan dan penelitian. ‘’Sekarang kita ambil tindakan pencegahan. Kami juga akan mengambil tindakan tegas. Jika itu pelanggaran undang-undang, maka akan langsung ditindak,” tegasnya.

Komentar