oleh

Pemilu 2014: Partai Golkar Targetkan 18 Kursi Di DPRD Propinsi NTB

Zaini Arony
ketua DPD II Partai Golkar Propinsi NTB

kabarsumbawa.com – ketua DPD II Partai Golkar Propinsi NTB – DR.H.Zaini Arony saat ditemui usai kampanye di lapangan sepak bola Desa Sering kecamatan Unter Iwes (jumat 04/04) kemarin menegaskan, bahwa secara nasional Partai Golkar menargetkan perolehan suara sebanyak 30%. khusus di NTB targetnya 28% artinya wakil kita yang ada di pusat 2 orang akan diupayakan menjadi 3 orang atau lebih, tukasnya.
di parlemen Propinsi NTB saat ini ada 10 kursi sehingga diupayakan menjadi 18 kursi, dan ini sangat dimungkinkan terjadi karena berdasarkan survey terakhir menyebutkan bahwa Partai Golkar mampu melampaui angka 28% atau mengungguli partai lainnya.
disisi lain, Zaini Arony menyinggung tentang dukungan Partai Golkar terhadap percepatan terbentuknya KOTA SAMAWA REA (KSR) sebab akan mempercepat kemajuan dan perkembangan di daerah ini. jika kursi Partai Golkar diperbanyak di parlemen maka semakin besar dorongan untuk terbentuknya KSR, tegas Zaini.
karena itu, ia menghimbau kepada kader dan simpatisan Partai Golkar untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada 9 april mendatang, tidak boleh golput, serta tidak dibolehkan untuk melakukan transaksi jual beli suara, demikian Zaini.

Baca juga:  Parpol Diminta Segera Serahkan Struktur Tim Kampanye

Sementara itu, Ketua Komite Pembentukan Kota Samawa Rea (KSR) – Drs A.Rahman Alamudy SH menegaskan setelah PPS diketok palunya pada 27 oktober 2014 mendatang, akan disusulkan dengan pengesahan KSR di DPR RI pada 15 desember 2014 mendatang.
menurut Abi sapaan A.Rahman Alamudy, semua persyaratan yang menyangkut PP27/2007 sudah lengkap. baik itu persyaratan tehnis maupun persyaratan pisik kewilayahan dan persyaratan administrasi telah lengkap, ucap Abi.
Abi yang juga ketua DPD I Partai Golkar Sumbawa menegaskan pihaknya tinggal menunggu Tim dari Depdagri turun lapangan untuk melakukan verifikasi faktual terhadap batas, aset, dan hal-hal lainnya.
konsep Undang-Undang yang diajukan oleh Baleg tentang RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) telah dikeluarkan oleh Baleg dan disampaikan ke DPR RI untuk diparipurnakan sampai Ampres turun, demikian Abi. (jim)

Baca juga:  PNS dan Kades Dilarang Keras Hadiri Kampanye

News Feed