oleh

Tim Observasi PPS Nyatakan Calon PPS Sudah Penuhi Semua Syarat

Sumbawa, KABARSUMBAWA.COM – Di hadapan para Bupati/Wali Kota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Pulau Sumbawa dan masyarakat Sumbawa di Wisma Daerah Sumbawa, dalam diskusi bersama Tim Observasi tentang Pembentukan PPS, Selasa (11/03/2014), Budi mengutarakan bahwa banyak hubungan strata pemerintahan setelah Propinsi terbentuk selalu tidak sepaham.

Padahal dalam tata pemerintahan sudah sangat jelas bahwa Gubernur adalah bawahan Presiden. Siapa pun Gubernurnya harus tunduk kepada Presiden. Tapi kondisi sekarang ada Bupati atau Wali Kota yang mendemo Presiden dengan menggunakan lambang  daerahnya. Padahal Bupati ata Wali Kota adalah bawahan Gubernur.

“Jangan sampai Gubernur definitif dirongrong hanya karena perbedaan aliran dan sukunya. Jangan sampai pola pikir kita tidak sama karena akan membuat tindaka kita juga tidak sama,” tandasnya.

Secara tegas ia mengingatkan, bahwa nantinya setelah PPS terbentuk agar jangan dijadikan sebagai lahan kepentingan para oknum pejabat. Untuk itu ia meminta supaya pejabat di PPS harus yang amanah.

Baca juga:  TKW Sumbawa Pulang Lumpuh, Tidak Pernah Digaji 10 Tahun

Mengenai nama ibu kota pemerintahan PPS, ia mengoreksi bukan di Sumbawa Besar tapi di Kabupaten Sumbawa. Tentunya nanti harus menjadi kota sebagaimana ibu Kota Propinsi lainnya.

Budi juga mengingatkan agar para Bupati/Wali Kota se Pulau Sumbawa mengirim para pejabat terbaiknya untuk menjadi pejabat di PPS. Bahkan ia menyarankan agar kantor Dinas tehnis tidak harus berada di pusat pemerintahan. Dengan kata lain harus berada di daerah yang sesuai dengan potensinya. Misalnya Dinas Kehutanan mestinya berada di daerah yang potensi hutannya lebih besar dari daerah lain di PPS. Dinas pertanian, juga demikian ditempatkan di daerah yang potensi pertaniannya besar. Tapi yang mutlak harus dekat dengan kantor Gubernur adalah Sekretariat Daerah, Kantor Kejaksanaan, Rumah Sakit dan instansi strategis lainnya untuk memudahkan koordinasi pemerintahan.

Karena telah dinyatakan bahwa PPS telah melengkapi semua syarat tehnis yang diwajibkan, kini pihaknya akan menghitung kembali kemampuan daerah. Dalam hal ini pihaknya tidak bisa dipengaruhi. Kemudian hasilnya akan dilaporkan ke Presiden, selanjutnya Presiden akan memanggil Mendagri.

Baca juga:  Perampokan Marak, Pedagang Sayur Keliling Jadi Korban

“Pesan saya jangan sampai suasana yang sudah baik ini terganggu. Jaga kebersamaan jangan sampai ada tokoh-tokoh berstatement yang tidak bagus. Saya tidak bisa mengatakan iya atau tidak. Tapi dari seluruh dokumen yang ada, sudah tidak ada persoalan,” harap Budi.

Ia menambahkan, agar siapapun Gubernur terpilih mestinya mendapat dukungan sepenuhnya. Kalau Gubernurnya tidak amanah maka hak masyarakat untuk menurunkannya. (*)

 

 

News Feed