Tim Kemendagri Observasi Calon Ibu Kota Propinsi Pulau Sumbawa

Sumbawa, KABARSUMBAWA.COM—Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, melalui Tim Observasi tentang pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) secara resmi melihat langsung kesiapan calon DOB PPS di Sumbawa Besar sebagai ibu kota PPS nantinya.

Tim yang diketuai Kasubdin Otonomi Khusus Kemendagri, HM Budi S Sudarmadi, sehari sebelumnya berada di Kabupaten Sumbawa Barat. Selasa (11/03/2014) rombongan tim kemudian bergeser ke Kabupaten Sumbawa. Di Kabupaten Sumbawa, tim langsung menuju lahan lokasi kantor pemerintahan PPS di depan Depo Pertamina Badas, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas. Di lahan seluas 20 hektar tersebut, Bupati Sumbawa, Jamaluddin Malik, bersama Bupati Sumbawa Barat mendampingi Ketua Tim Obervasi untuk mengecek kondisi lahan yang berhadapan langsung dengan Pulau Moyo itu.

Tidak kurang dari 20 menit, kemudian tim menuju ke Rumah Sakit Rujukan Propinsi di Kabupaten Sumbawa yang berlokasi di KM 5 lintas Sumbawa-Bima. Di tempat itu, tim menyempatkan diri meninjau beberapa ruangan dan berdialog dengan petugas medis terkait.

Tidak lama di Rumah Sakit Rujukan, akhirnya tim menuju ke kantor DPRD Sumbawa yang nantinya akan beralih fungsi sebagai kantor DPRD Propinsi Pulau Sumbawa. Tidak banyak yang tim lihat dari dekat, ketua DPRD bersama Bupati mengajak ketua tim melihat kondisi ruang sidang utama.

Merasa cukup mengecek fasilitas-fasilitas tersebut, kemudian tim menuju Wisma Daerah Sumbawa untuk berdiskusi dengan para Bupati/Wali Kota se Pulau Sumbawa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda se Pulau Sumbawa.

Di Wisma Daerah, Bupati Sumbawa selaku koordinator Bupati/Wali Kota se Pulau

Sumbawa, mempertegas keyakinannya, bahwa kehadiran tim ini menjadi petanda baik. “Dalam waktu yang tidak lama, harapan menjadi PPS akan menjadi kenyataan,” kata Jamaluddin Malik.

Pasalnya, sejak 2001 lalu semua elemen telah berjuang. PPS nantinya diyakini mampu mempercepat akselerasi pemerintahan. Agar bisa mengejar ketertinggalan dalam segala aspek. Jika meninjau kemampuan Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa, sudah tidak masalah lagi. Baik dari segi kemampuan keuangan daerah maupun pendidikan dan kesehatan.

Bupati Sumbawa mengemukakan, tahun 2014 ini saja kemampuan APBD Sumbawa mencapai 1,1 Triliun rupiah, Sumbawa Barat mencapai 4,5 Miliar rupiah, Dompu 7,6 Miliar rupiah, Bima 1,1 Triliun rupiah dan Kota Bima mencapai 6,5 Miliar rupiah. Mengenai status hukum lahan 20 hektar rencana lokasi kantor pemerintahan dinyatakan sudah clear and clean alias tidak ada masalah.

Bupati menambahkan, dari segi infrastruktur jalan negara di Kabupaten Sumbawa mencapai 100 persen di atas rata-rata jalan nasional lainnya hanya 80 persen dalam keadaan baik. Demikian halnya dengan perhubungan laut yang secara 24 jam tersedia. Perhubungan udara pun sama, dengan pelayanan penerbangan setiap hari.

“Aksesibilitas dalam dua tahun terakhir sudah cukup bagus. Air, listrik dan jalan alhamdulillah sudah bagus. Kalau sudah diresmikan menjadi Propinsi maka PPS akan sama dengan Propinsi lain,” katanya optimis.

Tidak hanya itu, dari segi kemampuan perekonomian dianggap meyakinkan. Hal ini terbukti dengan kemampuan ekonomi makro Sumbawa yang cukup signifikan kenaikannya yakni 14,67 persen dalam tiga tahun terakhir. Begitu juga dengan indeks harga konstan 6,54 persen dalam tiga tahun terakhir.

Aspek kesehatan, telah ada Rumah Sakit Propinsi, sudah ada RSUD dan sebanyak 25 Puskesmas yang 23 diantaranya merupakan Puskesmas rawat inap. RSUD secara khusus akan menjadi BULD (Badan Unit Layanan Daerah). Angka harapan hidup masyarakat di Sumbawa rata-rata 62,1 persen atau bisa hidup  hingga usia 62 tahun.

Aspek pendidikan jelas  Bupati Sumbawa, juga menunjukan prestasi. Dalam tiga tahun terakhir para siswa asal Sumbawa mewakili Indonesia mengikuti kegiatan lomba lingkungan hidup di Swedia dan menjadi pemenang di atas Inggris dan Amerika Serikat.

“Kualitas daerah ini akan setara dengan daerah lain. Bahkan akan mampu menyalib Pulau Lombok,” aku Jamaluddin Malik.

Tidak hanya itu, Jamaluddin Malik pun menyampaikan bahwa IPM masyarakat di Pulau Sumbawa cukup bagus. Angka kemiskinan rata-rata di bawah 20 persen, 17 hingga 18 persen bervariasi di 5 Kabupaten/Kota se Pulau Sumbawa.

Mewakili Gubernur NTB, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Pemerintahan, Ridwansyah, mengemukakan, kehadiran tim observasi ini sebagai tindak lanjut dari rapat pada 27 Januari 2014 antara Pemerintah, DPD-RI, KP3S dan Komisi II DPR-RI.

Ia menegaskan, bahwa Pemprop NTB telah mendukung sepenuhnya pembentukan PPS nantinya. Hal itu diwujudkan dalam kucuran dana senilai Rp 8 miliar selama 2 tahun untuk pembiayaan pemerintahan dan Rp 9 miliar untuk penyelenggaraan pemilu. Kemudian sebanyak 34.000 personel pemerintahan, aset bergerak dan aset tidak bergerak.

“Pemprop sangat ikhlas membentuk PPS. Tidak diragukan lagi komitmen Propinsi induk untuk PPS. PPS ibarat bayi yang sudah 9 bulan di dalam kandungan dan sebentar lagi akan lahir,” ungkap Ridwansyah. (*)