oleh

Kapolda Temui Tokoh Lintas Etnis dan Agama di Sumbawa Besar

[slideshow]

Sumbawa, KABARSUMBAWA.COM — Kapolda NTB, Birgjen Pol. Moechgiyarto, menyempatkan diri untuk bersilaturrahim dengan para tokoh lintas etnis dan agama di Sumbawa Besar, Sabtu (08/03/2014). Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun komunikasi dengan para tokoh lintas etnis dan agama. Apalagi saat ini tengah memasuki tahun politik, khususnya di bulan Maret yang merupakan masa kampanye para caleg dan partai politik peserta pemilu.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda didampingi Kapolres Sumbawa AKBP Karsiman dan beberapa orang perwira menengah Polda NTB, diantaranya Irwasda Polda NTB dan Dir Bimnas Polda NTB. Sedangkan para tokoh lintas etnis dan agama terdiri atas Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) dan Satgas Sumbawa Bersatu (SSB). Pertemuan ini digelar di kantor redaksi Harian umum lokal, Gaung NTB, Gang Mangga, Jalan Mangga, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa.
Pada kesempatan tersebut, Kapolda, menyatakan bahwa Polda NTB sedang melaksanakan pengamanan Pemilu di masing-masing Polres, mulai dari Bima, Kota Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Barat dan Mataram. Kehadirannya di Sumbawa juga untuk mengecek persiapan pengamanan Pileg hingga Pilpres.
Ia menegaskan, pada 16 Maret akan memasuki masa kampanye rapat terbatas. Pemasangan alat peraga kampanye kemudian menyusul. Dalam proses tersebut diakui memang tidak terlepas dari kendala dan hambatan. Bahkan di mata Kapolda kendala dan hambatan tersebut buah dari lambatnya penetapan komisioner KPU. “Memang komisioner KPU sudah terbentuk tapi lambat,” ujarnya.
Kapolda mengakui, setelah penetapan komisioner, mereka kemudian bergegas untuk menegakan aturan pemilu sejak masa kampanye. Di satu sisi para caleg dan parpol terlanjur memasang alat peraga kampanye meski secara aturan dinyatakan melanggar. Sehingga cukup sulit untuk mengaturnya kembali.
Kendati demikian imbuh jenderal bintang satu ini, antara penyelenggara pemilu (KPU) bersama Panwaslu dan Pemerintah tidak ada sinergi yang bagus. Karena KPU tidak bisa bekerja sendiri, Panwaslu tidak bisa kerja sendiri dan pemerintah juga demikian. Tapi konflik yang muncul tidak sempat meruncing dan segera dapat diatasi.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kapolda menegaskan bahwa Polisi di era reformasi kali ini tidak seperti dulu. Dengan pengalaman dua kali pemilihan langsung, Polri sudah cukup berpengalaman. Bahkan proses Pemilu di Indonesia mendapat apresiasi dan diakui kualitasnya dari Negara-Negara luar dengan pelaksanaannya yang kondusif.
“Mari kita mengawal dan mengamankan Pemilu. Kalau gagal, kita malu. Jadi harus kita laksanakan dengan baik dan mengetahui peran masing-masing. Kemudian mensinergikan,” imbau Kapolda asal Yogyakarta itu.
Selain itu, ia meminta semua pihak untuk tetap membantu Kapolres di wilayah hukumnya. Jika ada masalah sedikit maka harus dikomunikasikan dan dipadamkan. Karena masalah kecil akan menjadi besar, namun hukum harus tetap ditegakan.
Lebih jauh papar Kapolda, bahwa sebentar lagi kampanye rapat umum. Akan ada kerawanan karena massa tidak hanya dari satu tempat. Apalagi dengan juru kampanye nasional. Maka kampanye tersebut jangan dianggap enteng karena pasti ada pengerahan massa dan kendaraan.
“Tindak tegas jika kendaraan digunakan tidak sebagaimana mestinya. Apalagi sepeda motor dengan knalpot bising. Jangan ada pilih kasih dalam penegakan hukum,” tegas Kapolda.
Ia kembali mengingatkan, bahwa pada masa minggu tenang akan dimanfatkan oleh Panwaslu untuk mengumumkan partai dan caleg masa saja yang sering melanggar aturan kampanye. Dengan begitu masyarakat diberikan waktu untuk berfikir calon legislatif seperti apa yang akan dipilih.
Ketika pemungutan suara berlangsung di TPS ungkap Kapolda, bahwa HP tidak boleh dibawa. Karena ini ada hubungannya dengan praktek money politik. Sehingga Kapolda meminta kepada KPPS juga harus jeli jangan sampai menimbulkan kasus baru.
Mengingat kondisi kekuatan personel yang hanya sebanyak 9118 orang tidak berbanding lurus dengan jumlah TPS sebanyak 12.020. Sehingga proses pengamanan pileg diakui cukup sulit. Jika ada anggota polisi yang menyimpang, masyarakat diminta segera melaporkan. (PSb)

Baca juga:  Kasus SPPD Fiktif Jerat 14 Pejabat KSB Jadi Tahanan Kota

Polisi Mensimulasikan Pengamanan Pemilu 2014
Sumbawa, PSnews—Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa, sejak dua hari yang lalu melakukan latihan gladi kotor dan gladi resik, kemudian melakukan simulasi pengamanan proses pemilihan umum sejak masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara hingga pengumuman pemenang pemilu, Sabtu (08/03/2014).
Simulasi pengamanan tersebut dipusatkan di sekitar jalan Garuda yang bertepatan dengan kantor KPU Sumbawa, Sekretariat Partai Golkar dan Kampus Akademi Kepawatan Samawa.
Kapolres Sumbawa kepada wartawan, menerangkan, dalam simulasi ini selalu melibatkan provost. Kekuatan personel yang dikerahkan sesuai dengan fakta yang ada untuk semua pengamanan sebanyak 420 Brimob, di luar Brimob 160, Sabhara 180. Untuk pengamanan unjuk rasa, kepolisian Sabhara, Brimob, Satlantas dan Reskrim.
“Diharapkan ada suatu pemahaman yang sama antara aparat dan masyarakat, kita mengamankan pemilu sesuai dengan norma yang ada,” tegas Kapolres.
Ia mengakui bahwa Sumbawa relatif aman menjelang pemilu. Karena situasi sosial masyarakat berbeda dengan daerah lain di NTB. Masyarakat Sumbawa dinilai sangat komunikatif dan bisa menjaga kondusifitas.
Simulasi pemilihan umum tersebut diawali dengan praktek penanganan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa salah seorang korban. Dalam penanganannya, jajaran Sat Lantas Polres Sumbawa secara cekatan dan gerak cepat melakukan olat tempat kejadian perkara dibantu oleh tim medis untuk menangani korban meninggal dan korban hidup untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
Usai praktek penanganan laka lantas, dilanjutkan dengan proses pengamanan kampanye caleg maupun capres. Kali ini diilustrasikan bahwa ketika caleg atau capres berorasi diganggu oleh kelompok masyarakat lawan politiknya sehingga terjadi kerusuhan antar simpatisan atau pendukung. Polisi yang berada dan mengawal caleg atau capres dengan sigap mengamankan caleg atau capres agar terhindar dari amuk massa.
Berikutnya diilustrasikan ketika memasuki masa tenang, salah seorang caleg mempraktikan money politik. Anggota Sat Intelkam Polres Sumbawa yang mengetahui praktek tersebut menghubungi Panwaslu yang dikawal  oleh anggota Sabhara untuk mendatangi kediaman caleg yang melakukan money politik. Di rumah tersebut, Panwaslu bersama polisi mengamankan dan menahan caleg tersebut. Kendati mendapatkan perlawanan dan simpatisannya, namun Panwaslu bersama polisi berhasil membawa dan menahan caleg tersebut.
Adegan selanjutnya, mengilustrasikan proses pencoblosan atau pemungutan suara di TPS. Di TPS terkait, terdapat anggota masyarakat yang tidak mengantongi undangan atau identitas diri lainnya seperti KTP untuk menggunakan haknya. Tapi petugas KPPS tidak mengijikannya untuk melakukan pencoblosan. Karena masyarakat tersebut bersihkeras dengan petugas dan ngotot untuk mencoblos. Akhirnya masyarakat lain terpancing emosinya untuk melakukan tindakan anarkis. Polisi yang berada di TPS segera menghubungi piket Polres setempat untuk membantu pengamanan TPS bersama petugas keamanan TPS. Masyarakat yang sempat ngamuk di TPS juga diamankan ke Polres atau Polsek terdekat. Proses pencoblosan pun kembali berlangsung secara normal.
Adegan puncak dan menguras energi yakni simulasi penanganan pengamanan unjuk rasa atau demonstrasi dalam pelaksanaan pemilu. Di mana masyarakat yang tidak puas dengan kinerja KPU mempertanyakan kualitas kinerja KPU. Massa cukup beringas dan menuding KPU telah melakukan penyimpangan. Melihat situasi mengarah pada tindakan anarkis, akhirnya Dalmas awal Polres Sumbawa membuat barikade agar massa tidak merangsek masuk ke kantor KPU.
Namun massa bukannya surut, tapi malah memperlihatkan keganasannya. Dalmas awal yang merasa kurang kuat, akhirnya mendapat bantuan dari Dalmas lanjutan yang hanya bertameng. Kali ini massa terpancing emosinya dan lebih ganas dari sebelumnya. Bahkan terjadi pelemparan batu ke arah Dalmas dan menyebabkan salah seorang anggota Dalmas mengalami pecah di bagian kaca helm pengamannya.
Merasa kekuatan Dalmas dengan cara seperti ini tidak mampu meredakan massa. Akhirnya negosiator Dalmas mengumandangkan Asmaul Husna melalui pengeras suara. Massa pun menghormati dan memilih untuk duduk di depan pasukan Dalmas yang diikuti oleh pasukan Dalmas. Sayangnya, ketika Asmaul Husna selesai dikumandangkan, aksi massa kembali meningkat menyebabkan pasukan Dalmas tidak kuasa lagi menahan gempuran.
Melihat gempuran massa semakin keras, Dalmas lanjutan meminta bantuan kekuatan dari Pasukan anti huru hara (PHH) Brimob yang telah bersiap. Dengan gagah dan langkah gegap gempita, PHH Brimob yang bertameng dan bersenjata tongkat serta pelontar gas air mata merangsek ke depan membubarkan massa. Aksi saling dorong dan saling lempar kemudian berlanjut. Massa seolah tidak memperdulikan adanya PHH Brimob.
Sehingga satu unit mobil water cannon terpaksa dikerahkan untuk mengurai kekuatan massa. Lagi-lagi massa aksi malah mencoba menaiki mobil water cannon.
Melihat situasi chaos tak kunjung reda, akhirnya tim sapu bersih dari pasukan Brimob didatangkan untuk memukul mundur massa. Pasukan yang bersenjata serbu (SS-1) sembari berkendara sepeda motor jenis trail memperingatkan massa aksi supaya mundur dan membubarkan diri. Karena massa aksi malah melawan dengan melempar bom molotov ke arah pasukan Brimob, akhirnya diperingati dengan himbauan agar bubar sebanyak tiga kali. Tapi tetap saja massa tidak menggubrisnya. Kemudian diperingatkan kembali menggunakan tembakan ke arah atas sebanyak tiga kali, masih saja massa tidak mempedulikannya. Akhirnya pasukan Brimob mengarahkan tembakan lurus ke arah massa. Dor..dor…dor..suara tembakan dan peluru melesat dari laras senjata SS-1 ke arah kerumunan massa aksi. Satu orang pun tergeletak bersimbah darah. Tidak sampai di situ, pasukan Brimob kemudian melakukan penyisiran sembari memukul mundur massa aksi.
Merasa sudah steril, akhirnya di sekitar KPU Sumbawa dipasangi kawat bearer sepanjang sekitar 20 meter. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi upaya massa tertentu untuk masuk dan merusak KPU Sumbawa. Sementara jenazah korban diamankan oleh unit medis, dan anggota Reskrim Polres Sumbawa melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Agedan terakhir ini menandakan berakhirnya rangkaian simulasi yang secara langsung disaksikan Kapolda NTB, Brigjen Pol. Moechgiyarto. (kkk)

iklan bkbpp

News Feed